Pemerintah Menganggap Rakyat Bebani Negara, IBEMPI Rapatkan Barisan Siap Aksi

OKEDAILY, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi, telah resmi umumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022 kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta.

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM tersebut berlaku untuk jenis Bio Solar (Subsidi), Pertalite (Subsidi) dan Pertamax (Non Subsidi).

Mengikuti hal demikian, Presiden Nasional (Presnas) Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) mengungkapkan rasa kekecewaan dan tegas menolak kenaikan harga BBM dalam pernyataannya, Senin (05/09/22).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Milad MUI ke 50 Tahun, Zulfikar Wijaya : MUI Memiliki Peran Strategis Memperkuat Persatuan Umat

Menurut Ketua Presnas IBEMPI, M. Nadhim A, Pemerintah Republik Indonesia telah keliru persepsi jika menganggap masyarakat dalam hal ini sebagai beban yang memberatkan negara.

“Pertama, pemerintah telah menganggap masyarakat sebagai beban negara yang mana anggapan ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi negara itu sendiri yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” kata Nadhim dalam keterangan tertulis.

“Kami IBEMPI siap menyuarakan kesulitan masyarakat dampak dari kebijakan ini,” lanjut Nadhim.

Berikut tuntutan EBEMPI kepada Pemerintah:

1. Menolak dengan tegas kenaikan BBM dan menginginkan adanya subsidi yang terus di pertahankan karena sangat berdampak di ekonomi sektor pertanian
2. Menuntut kepada Presiden RI untuk mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan BBM
3. Menuntut transparansi distribusi subsidi BBM dan meminta evaluasi kinerja yang mengatur perihal minyak dan gas bumi agar tidak adanya penyelewengan
4. Menuntut DPR RI agar mendengarkan saran dan aspirasi yang kami berikan agar lebih di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan
5. Menuntut pemerintah agar membuat sebuah solusi perihal pembaruan energi minyak bumi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh golongan
6. Mendesak Presiden RI mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang bertugas menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.

“Kenaikan BBM sangat membuat resah masyarakat terkhusus di sektor pertanian. Hal ini merupakan suatu ancaman besar, sehingga kami IBEMPI dengan tegas agar pemerintah membatalkan menaikkan harga BBM ini. Jika tidak, kami akan gelar aksi besar-besaran melibatkan para petani,” tutup Nadhim.