Dua Wajah Negara: Keadilan dalam 6 Hari dan 990 Hari

- Editorial Team

Kamis, 19 Maret 2026 - 03:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Pemerhati kebijakan publik, Fauzi AS. ©okedaily.com [dok: istimewa]

Pemerhati kebijakan publik, Fauzi AS. ©okedaily.com [dok: istimewa]

“6 hari Vs 990 hari, Adalah dua cara negara bekerja, bergerak cepat ketika mau, dan berjalan lambat ketika ragu atau ketika ada sesuatu yang lebih besar sedang ditutup.”

OkeDaily.com – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan wajah negara yang pertama. Peristiwa terjadi pada, 12 Maret 2026. Enam hari kemudian pada, 18 Maret 2026, Puspom TNI sudah berdiri di depan publik, menyebut empat prajurit sebagai terduga pelaku, menahan mereka, dan memulai proses hukum secara terbuka.

Cepat, tegas, tanpa berputar-putar. Publik tidak diminta menunggu berbulan-bulan. Tidak ada drama “kami masih mendalami” tanpa arah. Tidak ada kesan tarik-ulur. Bahkan yang lebih penting, institusi tidak ragu menyebut bahwa pelaku berasal dari internalnya sendiri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Disdik Dikelola Bak Warung Kaki Lima, SPJ Rampung Anggaran Pulang Kampung

Tentu itu bukan sekadar penegakan hukum. Itu adalah pesan, bahwa hukum tidak boleh kalah oleh rasa sungkan terhadap seragam.

Namun, wajah negara yang lain terlihat jelas dalam kasus Novel Baswedan. Serangan terjadi pada, 11 April 2017 silam. Kemudian pelaku baru diumumkan pada, Desember 2019. Hampir tiga tahun waktu berjalan, tepatnya sekitar 2 tahun 8 bulan, untuk sampai pada satu titik yang seharusnya bisa dicapai jauh lebih cepat.

Dan ketika titik itu akhirnya dicapai, publik tidak menemukan jawaban, melainkan hanya potongan kecil dari sebuah cerita yang terasa belum lengkap.

Yang muncul adalah pelaku lapangan. Yang hilang adalah cerita di belakangnya. Padahal, serangan terhadap Novel bukan peristiwa acak, apa lagi ecek. Dia merupakan penyidik KPK yang menangani perkara besar, kala itu.

Baca Juga :  Diduga Tonjok Warga, Aparat Desa Gendang Barat Dilaporkan Polisi

Novel diserang di ruang publik, dengan pola yang terencana, pada waktu yang sudah dipelajari. Logika sederhana pun mengatakan “ini bukan kerja satu atau dua orang tanpa arah”. Namun, arah itu tidak pernah benar-benar dibuka.

Pertanyaan yang paling mendasar justru dibiarkan menggantung, siapa yang menyuruh?, siapa yang merancang?, dan mengapa?.

Di tengah itu semua, muncul pula bayang-bayang yang lebih gelap “dugaan penghilangan barang bukti” tersangka yang sempat muncul lalu hilang, hingga proses yang terasa bergerak hanya setelah tekanan publik dan politik menguat.

Baca Juga :  Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Jika kasus Andrie menunjukkan keberanian membuka, maka kasus Novel justru menunjukkan kehati-hatian yang berlebihan, atau mungkin sesuatu yang lain.

Perbandingan ini bukan untuk menempatkan satu institusi lebih tinggi dari yang lain. Ini tentang standar. Tentang bagaimana seharusnya negara bekerja ketika berhadapan dengan kejahatan serius.

TNI, setidaknya dalam kasus ini, menunjukkan bahwa waktu tidak perlu panjang untuk menemukan pelaku. Cukup dengan keterbukaan, tidak harus ditunda. Dan institusi tidak akan runtuh hanya karena mengakui kesalahan anggotanya.

Baca Juga :  Fauzi As Bidik Bappeda, Sumenep Kota Sakti?

Sebaliknya, kasus Novel menjadi cermin bahwa lambatnya penanganan bukan sekadar soal teknis, tetapi bisa menjadi masalah kepercayaan. Karena dalam hukum, waktu bukan hanya angka. Waktu adalah kepercayaan yang terus tergerus.

Dan di antara 3 tahun dan 6 hari, kita belajar, kecepatan adalah awal dari kepercayaan, tetapi keberanian mengungkap sampai ke akar merupakan penentu keadilan yang sesungguhnya.

Namun seperti biasa, pasti ada Buzzer yang bertanya-tanya, kok bisa 6 hari terungkap jangan-jangan ini ngarang? sebab publik terbiasa menyimak institusi yang bertele-tele.

Baca Juga :  Catatan Awal Ramadhan Tanpa Lembaran, Kebakaran Vs Pembakaran

Penulis: Fauzi AS, Pemerhati Kebijakan Publik.

Tulisan opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi media online okedaily.com.

Kanal opini (kopini) media online okedaily.com terbuka untuk umum. Maksimal panjang naskah 4.000 karakter, atau sekitar 600 kata.

Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri anda dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim ke alamat e-mail: opini@okedaily.com.

Facebook Comments Box

Penulis : Fauzi AS

Editor : Mashudi S

Sumber Berita: okedaily.com

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi
Jangan Biarkan Indonesia Dijajah Algoritma Asing
Gendang Barat dan Sinyal Persoalan Lingkungan di Pulau Sapudi
Dibalik Tirai Newsroom Jaga Desa
Maulid Nabi dan Transformasi Nilai-nilai Profetik
Fauzi AS: Merdeka di Tiang Bendera
Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?
Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Related News

Kamis, 12 November 2026 - 23:25 WIB

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:38 WIB

Jangan Biarkan Indonesia Dijajah Algoritma Asing

Minggu, 6 September 2026 - 15:37 WIB

Gendang Barat dan Sinyal Persoalan Lingkungan di Pulau Sapudi

Jumat, 4 September 2026 - 10:27 WIB

Dibalik Tirai Newsroom Jaga Desa

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:30 WIB

Maulid Nabi dan Transformasi Nilai-nilai Profetik

Latest News

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB