Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul

OkeDaily – Pengangkatan sejumlah ASN menjadi camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jum’at, 18 September 2026, masih menjadi perhatian publik.

Salah satu yang dipersoalkan, adalah latar belakang pendidikan dan kompetensi pemerintahan pejabat yang dilantik tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan pengangkatan tersebut telah melalui mekanisme yang mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Ir. Benny Irawan mengatakan seorang ASN tidak harus berasal dari latar belakang ilmu pemerintahan untuk dapat diangkat menjadi camat.

Menurut Benny, pejabat yang belum memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan dapat memenuhi kompetensi melalui pendidikan kepamongprajaan.

“Itu ada di rekomendasi BKN, bisa naik tapi dengan catatan dalam enam bulan kedelapan yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan kepamongprajaan,” kata Benny, saat ditemui diruang kerja, Senin (21/09/2026).

Benny menjelaskan, mekanisme tersebut bukan hal baru dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Pemkab Sumenep. Ia menyebut pola selama ini dikenal dengan istilah “duduk lalu didik” atau “dukdik”.

“Mereka masih punya PR bagi yang bukan lulusan IPDN emang begitu, dan yang lalu-lalu juga banyak kan yang begitu, dan sebagian sudah kami berangkatkan termasuk pengangkatan yang baru ini,” ujar Benny.

Pemkab Sebut Bukan Berarti Bebas Persyaratan

Menurut Benny, kewajiban mengikuti pendidikan kepamongprajaan tetap menjadi bagian dari proses pemenuhan kompetensi pejabat yang telah diangkat.

Dengan demikian, pemerintah daerah Sumenep memandang pengangkatan tersebut tidak berarti menghapus kewajiban kompetensi pemerintahan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari PNS.

Camat tersebut harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal tersebut menyebut penguasaan pengetahuan teknis pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya