Aksi Bisu, Harga Tasnya Lebih Mahal dari Harga Perempuannya Tanda Akhir Zaman

Okedaily.com, Sumenep – Puluhan Aktivis Kopri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melaksanakan aksi unjuk rasa (Aksi Bisu) dengan menutup mulut menggunakan plester di Depan Kantor Bupati Sumenep Jalan Dr. Cipto Kecamatan Kota, Sumenep, Jawa Timur, pada Jumat (29/10).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah.

Berdasarkan hasil pantauan media Okedaily.com, para aktivis perempuan tersebut membawa sejumlah poster dan sejumlah peralatan dapur untuk ditepuk sebagai pengiring drama aksi bisu.

Ada hastag poster menarik yang diabadikan oleh awak media salah satunya adalah “Bangsa yang darurat, harga tasnya lebih mahal dari pada harga perempuannya adalah bangsa yang menjelang akhir zaman”.

Hastag tulisan di poster tersebut menjadi buah tangan awak media untuk dijadikan sebagai tagline Sumenep menghadapi hari jadi ke-752.

Baca Juga : DPMD Penuhi Panggilan Polres Sumenep Atas Laporan Eks Panitia Pilkades Sapeken

Baca Juga : Tunggu Ambruk, Anggaran Pemeliharaan UPT Destinasi Wisata Sumenep Baru Diajukan

Baca Juga : Tepat Hari Sumpah Pemuda Gedung DPRD Sumenep Disegel

Korlap Aksi, Lina Magfirah mengatakan, bahwa aksi bisu ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep. Karena menurutnya, sampai hari ini Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten layak anak masih belum juga disahkan.

“Kami meminta Pemkab untuk mendesak DPRD untuk segera mengesahkan Perda Kabupaten layanan anak, karena sampai saat ini Perda Kabupaten layak anak tersebut masih ada di Provinsi yang sedang dievaluasi,” tegasnya.

Selanjutnya, Lina mengaku bahwa pihaknya sudah berbulan-bulan lamanya menunggu kepastian pengesahan, bahkan sampai hari ini perda tersebut belum juga ada kejelasan.

Lina juga mengancam, bila tetap tidak disahkan, maka dirinya dan teman-teman akan datang lagi kesini entah ke DPRD maupun ke Pemkab.

“Kami akan tetap mengawal sampai disahkannya Raperda Kabupaten layak anak, “tegasnya.

Tidak hanya itu, lebih lanjut, Lina meninta agar Kabupaten Sumenep bisa benar-benar terdapat rumah aman bagi korban-korban yang mengalami kekerasan baik perempuan dan anak.

Baca Juga : Aksi Unjuk Rasa Dana Pokir di Kantor Dewan Sumenep, Ketua DPRD Menghilang

Baca Juga : Polemik Cakades Sapeken, BPD dan DPMD Segera Dipanggil Pihak Kepolisian Sumenep

Baca Juga : Tersangka Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Tak Kunjung Ditahan, Penegak Hukum Lelet

Bahkan dalam tuntutannya dia juga mengatakan, hanya ada satu yang akan menjadi prioritas permintaannya.

“Tuntutan kami hanya satu, yaitu meminta Pemkab Sumenep untuk mendesak DPRD Kabupaten Sumenep segera mengesahkan Raperda Kabupaten layak anak,” pungkasnya.

Merespon hal tersebut, ditengah keramaian aksi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, bahwa pada prinsipnya walaupun perda belum disahkan, beberapa kebijakan telah pihaknya rubah untuk tetap dekat dengan kriteria apa yang sebenarnya menjadi kabupaten layak anak itu.

“Beberapa kebijakan telah kita lakukan tentang hak hak anak utuk mendapatkan kartu identitas,” ujarnya.

Selain itu, Yayak menambahkan bahwa, selain KTP yang dibagikan kepada orang dewasa, pihaknya juga sudah nengembangkan kartu identitas anak.

“Kita akan bergerak terus unutuk memperluas dari kartu identitas anak, “imbuhnya.

Bahkan tidak hanya itu, Yayak juga mengaku dari berbagai macam forum anak, pihaknya sudah melibatkan dalam proses pembangunan.

“Ini juga salah satu upaya untuk bagaimana dimensi anak bisa ikut berpartisipasi dalam peroses pembangunan,” pungkasnya.