PROBOLINGGO – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mengadakan Sekolah Anggaran dengan menggandeng Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Jawa Timur sebagai pendamping.
Kegitan ini bertema “Transformasi Gerakan PMII Probolinggo : APBD untuk Siapa? Kegiatan itu berguna untuk mengetahui pemanfaatan APBD Kabupaten Probolinggo tepat” yang berlangsung di Perumahan WPS, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (2/7/2022).
Ketua PC PMII Probolinggo, Zia Ulhaq, menuturkan bahwa anggaran publik menjadi persoalan yang krusial. Namun jarang orang yang mampu memahami secara holistik. Termasuk elemen mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai bahwa daya kritis itu merupakan identitas sebagai mahasiswa. Di titik lain, kritisisme mahasiswa harus berbasis data. Lebih-lebih persoalan anggaran publik.
Keadaan itu, membuat ia dan jajaran pengurus mengagendakan kegiatan Sekolah Anggaran. Namun ia menekankan bahwa kegiatan Sekolah Anggaran tidak sekadar bicara soal teoritis kebijakan anggaran.
Di setiap kelas, peserta ditemani untuk mencari dan menganalisis, serta mengolah data anggaran daerah. “Jadi secara teknik juga, bukan melulu secara teoritis. Sebab, korupsi, kolusi, dan nepotisme, cukup berkaitan dengan kebijakan anggaran,” ujarnya.
Terutama saat Bupati Probolinggo dan mantan Bupati terjerat kasus korupsi. Pria yang akrab disapa Yayak itu menduga, kebijakan anggaran publik di Kabupaten Probolinggo menyimpan borok yang serius.
Evaluasi yang pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, pasca tertangkapnya Tantri-Hasan, menjadi pelajaran berharga.
“Yang kelihatan baru di persoalan anggaran bansos. Kita gak tahu di anggaran-anggaran lain. Makanya kami ingin melihat kebijakan anggaran ini secara kritis dan detail,” tegasnya.
Lebih lanjut Alumni Universitas Nurul Jadid ini pun menuturkan, bahwa salah satu hal yang mengganjal dari kebijakan anggaran di Kabupaten Probolinggo ialah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Ia melihat, anggaran itu nihil di Kabupaten Probolinggo. Padahal, Yayak menegaskan, bahwa persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo sangatlah memprihatinkan.
Oleh karenanya, Yayak menilai, anggaran untuk pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup itu penting sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah. Proporsi besaran anggaran yang cukup dalam APBD itu menunjukkan kepedulian pemerintah daerah.
“Namun sependek yang saya lihat itu tidak ada, atau misal ada pun tidak maksimal dan cenderung pendekatan teknis. Seperti pembangunan infrastruktur,” kata Yayak.
Yayak berharap kegiatan itu mampu melihat keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat Probolinggo. Sebab menurutnya keberpihakan pemerintah itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Termasuk kebijakan anggaran.
Sekolah Anggaran merupakan kegiatan kaderisasi informal dalam jenjang kaderisasi di PMII yang hanya boleh diikuti oleh para kader. Peserta dipilih secara selektif dengan beberapa persyaratan tertentu serta telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Kader Dasar.
