SUMENEP, OKEDAILY – Akses jalan utama yang menghubungkan Dusun Montornah, Desa Montornah, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura, mengalami kerusakan parah hingga dikeluhkan warga.
Pantauan di lapangan, kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, mulai dari kegiatan ekonomi hingga akses menuju fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Menurut keterangan seorang warga berinisial UA, yang enggan disebut namanya, jalan tersebut sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah desa Montorna. Padahal dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tergolong besar pertahunnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, meski anggaran DD dan ADD mencapai Rp1,6 miliar per tahun,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, warga tersebut mengungkapkan bahwa mereka pernah mendatangi Kepala Desa (Kades) Montornah, Junaidi, S.Pd., untuk meminta bantuan dana perbaikan jalan. Namun dia tak kunjung menepati janjinya.
“Beliau berjanji akan mengirim batu dan semen, tapi sampai pekerjaan selesai tidak ada tindakan nyata,” tambahnya.
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai DD dan ADD. Warga berharap transparansi dan pengelolaan dana tersebut dapat diperbaiki agar infrastruktur yang vital bagi kehidupan masyarakat tidak terabaikan.
“Kami mengadakan swadaya ini bukan karena ikhlas, tetapi karena tidak ada pilihan lain, seakan pemerintah desa bersikap acuh tak acuh,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki jalan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan. “Ini bukan hanya tentang jalan, tetapi juga menyangkut kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga desa Montornah,” tutupnya.
Situasi jalan rusak di Dusun Montornah ini seharusnya menjadi perhatian utama Kades Junaidi. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, langkah konkret seperti penganggaran dalam APBDes untuk perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan.
Membiarkan masyarakat bergotong royong secara swadaya tanpa dukungan yang memadai bukan hanya mencerminkan ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran, tetapi juga berpotensi melegalkan kebijakan yang tidak ideal.
Pemimpin yang baik tidak seharusnya membiarkan beban tanggung jawab bergeser sepenuhnya ke masyarakat. Sebaliknya, kepala desa harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif dengan memastikan kebutuhan dasar warga, seperti infrastruktur jalan, mendapat perhatian serius dan segera ditangani secara profesional dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, media okedaily.com belum berhasil mendapatkan pernyataan resmi pemerintah Desa tersebut.
