SUMENEP, OKEDAILY – Salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep KH. Muhammad Ali Fikri dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam (FINAL), Fauzi AS, menuding Kapolres Sumenep terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep 2024.
Dalam keterangannya kepada media okedaily.com, Fauzi AS, menyebut bahwa pihak kepolisian seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon atau kubu tertentu.
Fauzi AS, selaku Pembina Relawan MANIS (Mas Kiai – Kiai Unais) itu mengungkapkan kekhawatirannya atas dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kegiatan politik yang menurutnya dapat memengaruhi iklim demokrasi di Sumenep.
“Kami berharap kepolisian tetap menjaga netralitas dan integritasnya sebagai penegak hukum. Jangan sampai ada aparat yang terlibat dalam urusan politik yang bukan menjadi tugas dan wewenangnya,” ujar Fauzi, Rabu (6/11).
Suasana politik di Pulau Masalembu, sambungnya, akhir-akhir ini memanas setelah munculnya dugaan bahwa tim penyidik tindak pidana korupsi (pidkor) Polres Sumenep terlibat dalam upaya intervensi politik.
Ia juga menyebut, bahwa penyidik tersebut turun langsung ke Pulau Masalembu, dan diduga mengarahkan dukungan sejumlah Pj. Kades kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Sumenep, 27 November 2024 mendatang.
Menurutnya, kehadiran penyidik pidkor di Pulau yang rawan kecurangan tersebut bukan untuk melakukan investigasi terkait kasus korupsi, melainkan untuk melakukan pendekatan agar mendukung pasangan calon petahana.
“Ada dugaan kuat bahwa mereka turun bukan untuk tugas penegakan hukum, tetapi ada kepentingan politik tertentu, dimana ada sejumlah PJ Kades di Masalembu yang diminta untuk mendukung salah satu pasangan calon,” tuturnya.
Sementara itu Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M. memberikan keterangan mengenai dugaan keterlibatan penyidik pidkor ke Pulau Masalembu. Pihaknya menampik tudingan tersebut, dan menyatakan dengan tegas bahwa institusinya tetap berkomitmen menjaga netralitas.
“Polisi bertugas memastikan keamanan dan ketertiban selama masa pemilu. Kami tidak terlibat atau berpihak pada kepentingan politik mana pun,” katanya.
Di sisi lain, kasus ini menjadi perhatian publik Kota Keris, dan memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak yang meminta agar Pilkada Sumenep 2024 berlangsung adil tanpa ada intervensi dari aparat penegak hukum.
Bahkan, beberapa lembaga pemerhati Pemilu sudah menyerukan agar aparat penegak hukum, dan lembaga terkait segera mengusut tuntas dugaan ini untuk menjaga integritas proses demokrasi di wilayah Sumenep, khususnya di Pulau Masalembu.
