SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasional | Minggu, 3 Agustus 2025 - 16:27 WIB
Menurut dia, dampaknya bukan hanya merugikan pelaku industri, tetapi juga mengganggu ekosistem ekonomi digital secara menyeluruh.
![Pemerhati kebijakan publik, Fauzi AS. ©Okedaily.com [dok. pribadi]](https://okedaily.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250727_200551-e1753622116131.jpg)
Kopini | Minggu, 27 Juli 2025 - 20:22 WIB
Mari kita nyalakan terang, tapi jangan arahkan senter ke mata orang yang tidak pernah ikut berdiri di sana.
Editorial | Senin, 21 Juli 2025 - 14:06 WIB
Dalam praktik audit keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap memberi catatan jika hibah diberikan kepada instansi vertikal tanpa dasar hukum spesifik, dan dana tersebut dapat diminta untuk dikembalikan ke kas daerah.
Berita | Minggu, 20 Juli 2025 - 14:32 WIB
Pemerintah daerah dituntut segera memberi klarifikasi, dan membuka data secara terbuka untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Nasional | Sabtu, 19 Juli 2025 - 07:45 WIB
Bupati harus evaluasi ulang kebijakan moratorium izin PR baru itu. Jika memang ada moratorium, maka harus ada surat resmi, bukan sekadar opini dalam video. Jika tidak, maka hentikan diskriminasi terhadap para calon pengusaha lain,” ujarnya.
Nasional | Kamis, 17 Juli 2025 - 20:56 WIB
OkeDailycom – Dibawah Kepemimpinan dr. Erliyati, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Madura, menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan RI atas…
Sosial Agama | Minggu, 13 Juli 2025 - 17:57 WIB
Saya bukan ayah yang sempurna. Tapi saya ingin Dino menjadi insan yang mendekati ridha-Nya. Maka saya titipkan dia, bukan hanya pada guru-gurunya, tapi pada setiap doa di langit Dalwa yang dihuni para pecinta ilmu.
Nasional | Sabtu, 12 Juli 2025 - 15:20 WIB
Di tengah ketimpangan ini, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terus bergulir, baik dari masyarakat daratan maupun kepulauan. Namun hingga kini, tak tampak tanda-tanda perubahan arah kebijakan yang berpihak.
Editorial | Senin, 7 Juli 2025 - 18:13 WIB
Oleh karena itu, ia mendesak Bea Cukai Madura untuk menolak atau menunda penerbitan NPPBKC yang diajukan Pemkab Sumenep, khususnya bagi PR yang tergabung dalam APHT yang diduga mendapatkan perlakuan istimewa.
Editorial | Jumat, 4 Juli 2025 - 21:20 WIB
“Rakyat menuntut integritas, bukan akal-akalan Bupati Suka-Suka,” berikut ini sebagai kalimat penutup obrolan hangat tentang dana hibah Baznas Sumenep, dan Instruksi Bupati Sumenep yang disinyalir menjadi alat penyembelihan gaji ASN.
![Pemerhati kebijakan publik, Fauzi AS. ©okedaily.com [dok: istimewa]](https://okedaily.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_033856-360x200.jpg)