Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah menyatakan Hanny memenuhi standar, publik layak mengetahui dasar objektifnya:

1. Apakah terdapat pendidikan tambahan?
2. Apakah terdapat sertifikasi atau kompetensi teknis tertentu?
3. Apakah pengalaman kerja sebelumnya dinilai relevan?
4. Ataukah standar pendidikan dalam lampiran Perbup Sumenep memang memberikan ruang bagi bidang ilmu lain yang relevan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menentukan apakah persoalan ini merupakan ketidaksesuaian administratif, atau justru hanya perbedaan dalam membaca standar kompetensi.

Jangan Sampai Peraturan Hanya Menjadi Pajangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Menjaga Marwah Bank Daerah, Tanggung Jawab Bupati Sumenep Tak Bisa Dihindari

Ironisnya, Perbup Sumenep Nomor 5 Tahun 2026 tentang SKJ justru lahir dengan semangat memperkuat manajemen ASN yang akuntabel dan berbasis sistem merit.

Maka, apabila dalam praktik pengisian jabatan kemudian muncul dugaan ketidaksesuaian antara pejabat yang ditempatkan dengan standar jabatan, persoalannya bukan lagi sekadar urusan personal seorang ASN.

Yang dipertaruhkan adalah konsistensi pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H dalam menjalankan regulasi yang dibuatnya sendiri.

Peraturan akan kehilangan makna apabila hanya dijadikan rujukan ketika dibutuhkan, tetapi diabaikan ketika berhadapan dengan keputusan pengisian jabatan.

Di sinilah prinsip the right man on the right place menjadi relevan sebagai prinsip manajemen ASN, bukan sekadar slogan birokrasi.

BKN Diminta Terangkan Dasar Rekomendasi

Pemkab Sumenep melalui Kepala BKPSDM Ir. Benny Irawan, masih pada posisi bahwa pengangkatan tersebut telah melalui persetujuan PPK dan rekomendasi BKN.

Namun hingga berita ini disusun, Kepala Kantor Regional II BKN Jawa Timur belum memberikan keterangan kepada OkeDaily. Upaya redaksi untuk memperoleh konfirmasi dan meminta penjelasan mengenai dasar rekomendasi tersebut masih dilakukan.

Konfirmasi BKN menjadi penting karena publik perlu mengetahui apakah dalam proses tersebut telah dilakukan verifikasi terhadap:

1. kualifikasi pendidikan;
2. kompetensi teknis;
3. pengalaman kerja;
4. persyaratan jabatan administrator;
5. kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan Pemkab Sumenep; dan
6. mekanisme penilaian serta rekomendasi yang menjadi dasar pengangkatan.

Jika seluruh persyaratan memang telah terpenuhi, penjelasan BKN dan Pemkab Sumenep justru akan memberikan kepastian serta menjawab keraguan publik.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya