Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Dalam dokumen pemerintah daerah yang tersedia secara publik, menunjukkan Hanny sebelumnya tercatat sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Dokumen dimaksud merupakan perjanjian kinerja tahun 2024 mencantumkan nama Hanny, dengan jabatan tersebut. Kemudian pada September 2026, ia ditetapkan sebagai Kepala Bidang SDK Dinkes P2KB Sumenep.

Perubahan lintas bidang tersebut tentu bukan otomatis merupakan pelanggaran. Seorang ASN dapat mengalami perpindahan jabatan sepanjang seluruh persyaratan dan mekanisme yang diwajibkan terpenuhi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, justru karena itu publik berhak mendapatkan jawaban yang lebih konkret, apakah kompetensi teknis Hanny telah dinilai memenuhi SKJ Kepala Bidang SDK di Dinkes P2KB Sumenep?.

Dan jika latar belakang pendidikan formalnya adalah teknik, apa dasar kesesuaian pendidikan dan kompetensi tersebut dengan persyaratan jabatan SDK sebagaimana tercantum dalam lampiran Perbup?.

Kedua pertanyaan ini menjadi semakin penting karena standar kompetensi jabatan dibuat oleh Pemkab Sumenep sendiri.

Sistem Merit Tidak Cukup dengan Persetujuan PPK

Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Ir. Benny Irawan, S.T., M.T., sebelumnya menyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan persetujuan PPK, dalam hal ini Bupati Sumenep, serta rekomendasi BKN.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi pemerintah. Namun, secara substansi administrasi pemerintahan, persetujuan PPK dan rekomendasi BKN tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai pemenuhan standar kompetensi jabatan.

Justru sebaliknya, jika pemerintah menyatakan proses tersebut telah mendapatkan rekomendasi BKN, maka dokumen atau dasar rekomendasi tersebut menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana persyaratan jabatan diverifikasi.

Sebab, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan penguatan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN. UU tersebut juga menempatkan ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional serta kompeten.

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar Bupati Sumenep sebagai PPK berwenang mengangkat, tetapi juga tentang apakah orang yang diangkat memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan.

Jika Standar Pendidikan Wajib, Maka Harus Dijelaskan

Apabila benar sebagaimana dokumen yang menjadi dasar penelusuran redaksi bahwa jabatan Kepala Bidang SDK mensyaratkan kualifikasi pendidikan bidang ilmu kesehatan, maka perlu dijelaskan bagaimana Hanny Agus Andrian, S.T. dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut.

Sebab, terdapat perbedaan antara kualifikasi pendidikan, kompetensi teknis, pengalaman kerja, dan kompetensi manajerial. Keempatnya tidak dapat begitu saja dianggap sama.

PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 bahkan membedakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural serta menempatkan kualifikasi pendidikan sebagai bagian dari persyaratan jabatan.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya