Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

- Editorial Team

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Pengangkatan Hanny Agus Andrian, S.T. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB kini dipertanyakan dari aspek kesesuaian standar kompetensi jabatan. ®okedaily.com [Foto: Istimewa]

Pengangkatan Hanny Agus Andrian, S.T. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB kini dipertanyakan dari aspek kesesuaian standar kompetensi jabatan. ®okedaily.com [Foto: Istimewa]

Dalam dokumen pemerintah daerah yang tersedia secara publik, menunjukkan Hanny sebelumnya tercatat sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Dokumen dimaksud merupakan perjanjian kinerja tahun 2024 mencantumkan nama Hanny, dengan jabatan tersebut. Kemudian pada September 2026, ia ditetapkan sebagai Kepala Bidang SDK Dinkes P2KB Sumenep.

Perubahan lintas bidang tersebut tentu bukan otomatis merupakan pelanggaran. Seorang ASN dapat mengalami perpindahan jabatan sepanjang seluruh persyaratan dan mekanisme yang diwajibkan terpenuhi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, justru karena itu publik berhak mendapatkan jawaban yang lebih konkret, apakah kompetensi teknis Hanny telah dinilai memenuhi SKJ Kepala Bidang SDK di Dinkes P2KB Sumenep?.

Dan jika latar belakang pendidikan formalnya adalah teknik, apa dasar kesesuaian pendidikan dan kompetensi tersebut dengan persyaratan jabatan SDK sebagaimana tercantum dalam lampiran Perbup?.

Kedua pertanyaan ini menjadi semakin penting karena standar kompetensi jabatan dibuat oleh Pemkab Sumenep sendiri.

Sistem Merit Tidak Cukup dengan Persetujuan PPK

Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Ir. Benny Irawan, S.T., M.T., sebelumnya menyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan persetujuan PPK, dalam hal ini Bupati Sumenep, serta rekomendasi BKN.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi pemerintah. Namun, secara substansi administrasi pemerintahan, persetujuan PPK dan rekomendasi BKN tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai pemenuhan standar kompetensi jabatan.

Baca Juga :  Upaya Penertiban Tambak Udang Ilegal, Akankah Pemkab Sumenep Berani?

Justru sebaliknya, jika pemerintah menyatakan proses tersebut telah mendapatkan rekomendasi BKN, maka dokumen atau dasar rekomendasi tersebut menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana persyaratan jabatan diverifikasi.

Sebab, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan penguatan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN. UU tersebut juga menempatkan ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional serta kompeten.

Baca Juga :  Sengkarut Kebijakan Bupati Sumenep

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar Bupati Sumenep sebagai PPK berwenang mengangkat, tetapi juga tentang apakah orang yang diangkat memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan.

Jika Standar Pendidikan Wajib, Maka Harus Dijelaskan

Apabila benar sebagaimana dokumen yang menjadi dasar penelusuran redaksi bahwa jabatan Kepala Bidang SDK mensyaratkan kualifikasi pendidikan bidang ilmu kesehatan, maka perlu dijelaskan bagaimana Hanny Agus Andrian, S.T. dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut.

Sebab, terdapat perbedaan antara kualifikasi pendidikan, kompetensi teknis, pengalaman kerja, dan kompetensi manajerial. Keempatnya tidak dapat begitu saja dianggap sama.

PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 bahkan membedakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural serta menempatkan kualifikasi pendidikan sebagai bagian dari persyaratan jabatan.

Facebook Comments Box

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan
Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah
Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi
Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan
Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan
Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul
Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian
Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas

Related News

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:26 WIB

Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:26 WIB

Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Selasa, 29 September 2026 - 14:48 WIB

Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Latest News

Ilustrasi Mayat

Nasional

Tragis! Jasad Warga Rosong Ditemukan Nyaris Jadi Kerangka

Minggu, 15 Nov 2026 - 02:06 WIB

Kondisi Rumah Haled Warga Desa Pancor Saat Proses Dipadamkan, Sabtu, 14/11/2026.

Nasional

Malam Mencekam, Rumah Warga Sapudi Dilalap Api

Minggu, 15 Nov 2026 - 01:20 WIB

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB