Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara dokumen standar kompetensi dan profil pejabat yang diangkat, Pemkab Sumenep perlu menjelaskan dasar hukum dan mekanisme yang digunakan untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Pertanyaan Besarnya Bukan Siapa yang Salah

OkeDaily tidak hendak menjatuhkan vonis bahwa pengangkatan Hanny Agus Andrian telah melanggar hukum sebelum seluruh dokumen dan dasar rekomendasinya terbuka.

Baca Juga :  Misteri Insbup Sumenep Potong Gaji ASN Tanpa Perda, Praktisi Hukum Kritik Ketiadaan Payung Hukum

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat pertanyaan administratif yang layak diuji secara terbuka.

Pertama, Perbup Nomor 5 Tahun 2026 masih berstatus berlaku dan mengubah lampiran Perbup Nomor 43 Tahun 2025.

Kedua, regulasi nasional mengakui kualifikasi pendidikan dan kompetensi sebagai bagian dari standar kompetensi jabatan ASN.

Ketiga, Hanny Agus Andrian, kini tercatat sebagai Kepala Bidang SDK Dinkes P2KB, setelah sebelumnya tercatat dalam jabatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, dokumen standar kompetensi jabatan, dokumen penilaian TPK, serta dasar rekomendasi BKN menjadi kunci untuk menguji persoalan ini.

Bukan opini ataupun asumsi. Bukan pula sekadar klaim politik birokrasi, melainkan dokumen. Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang paling sederhana justru menjadi yang paling penting.

Jika Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri telah menetapkan standar kompetensi jabatan, apakah standar tersebut berlaku untuk semua ASN tanpa kecuali?. Publik menunggu jawabannya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4