Jangan Biarkan Indonesia Dijajah Algoritma Asing

Bangun talenta, bangun kapasitas komputasi, lindungi data strategis, dorong riset AI nasional, bangun laboratorium keamanan AI, buka kompetisi teknologi, libatkan kampus, libatkan swasta, libatkan anak-anak muda.

Dan ketika ada teknologi anak bangsa yang telah dikembangkan delapan tahun dengan fondasi mesin pencarian yang konon telah berusia dua belas tahun, jangan langsung diberikan karpet merah.

Berikan laboratorium, karena karpet merah hanya menghasilkan tepuk tangan. Laboratorium menghasilkan bukti. Kalau ternyata kalah, kita tahu kekurangannya. Kalau ternyata setara, kita tahu potensinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Menag Yaqut Jadi Amirul Hajj Indonesia 2022, Ikut Lebaran 9 Juli Gak Ya?

Dan kalau ternyata memiliki keunggulan tertentu, negara jangan sampai baru mengetahuinya setelah teknologinya dibeli pihak luar. Itu bukan saja kehilangan peluang bisnis. Itu kehilangan waktu.

Pak Presiden, Pak Menhan. AI mungkin tidak mempunyai kewarganegaraan. Algoritma tidak mempunyai KTP. Server tidak menyanyikan Indonesia Raya.

Chip juga tidak pernah ikut upacara 17 Agustus. Tetapi siapa yang menguasai data, algoritma, komputasi dan infrastrukturnya pasti mempunyai kepentingan.

Maka bekerjasamalah dengan dunia. Gunakan teknologi terbaik dunia. Belajarlah dari siapa pun yang lebih maju. Tetapi jangan pernah menyerahkan satu hal, hak Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri.

Sebab penjajahan paling sempurna, mungkin bukan ketika sebuah bangsa kehilangan wilayahnya. Melainkan ketika sebuah bangsa masih mempunyai bendera, lagu kebangsaan dan pemerintahan sendiri. Tetapi data, algoritma dan sistem yang menentukan kehidupannya dikendalikan dari tempat lain.

Dan kalau ternyata di negeri ini sudah ada anak bangsa yang delapan tahun membangun AI, dan dua belas tahun merawat mesin pencarinya sendiri, setidaknya ketuklah pintunya. Siapa tahu yang selama ini kita cari ke Silicon Valley ternyata sedang ngopi di negeri sendiri.

Penulis: Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik.

Tulisan opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi media online okedaily.com.

Kanal opini (kopini) media online okedaily.com terbuka untuk umum. Maksimal panjang naskah 4.000 karakter, atau sekitar 600 kata.

Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri anda dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim ke alamat e-mail: opini@okedaily.com.

Halaman : 1 2 3 4