Minim Anggaran Bukan Alasan Damkar Sumenep Berpangku Tangan

Sumenep – Mutasi di jajaran Pemkab yang dilakukan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Jumat 31 Desember 2021 di Bandara Trunojoyo Sumenep, Jawa Timur, menghasilkan beberapa nomenklatur baru.

Diantaranya Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran atau lebih dikenal dengan nama Damkar di bawah naungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep.

Gudang data Okedailycom membuka, sebelumnya Damkar menjadi satu kesatuan dengan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol PP Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bidang Damkar yang kini berdiri sendiri dan mempunyai segudang pekerjaan rumah, dipercayakan kepada Subiyakto, SH. MH. sebagai kepala yang membidanginya.

Total armada mobil Damkar yang dimiliki Pemkab Kota Keris sebanyak 6 unit. Tiga unit diketahui sedang dalam kondisi rusak, 2 diantaranya terparkir di halaman Rumah Dinas Bupati Sumenep.

Berlokasi tepat di tengah pusat Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur, Okedaily.com berkesempatan mengunjungi Kantor Bidang Damkar Satpol PP Kota Keris, yang diapit bangunan Polsek Kota dan Gedung DPRD. Kamis, (20/01).

Ruangan berukuran 3×6 meter tersebut adalah tempat Kabid, Kasi dan para petugas Damkar Kabupaten Sumenep yang berjumlah total 34 orang standby menerima panggilan tugas.

Dengan suguhan secangkir kopi dan sebungkus kacang sembari berbincang santai, perbincangan dengan Kabid Damkar dimulai tentang, seorang ASN yang harus siap ditempatkan dimanapun. Termasuk di Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Satpol PP Sumenep

“Sebagai Abdi Negara saya diberi jabatan itu gratis alias tidak bayar. Jadi, saya siap ditempatkan dimana saja. Mensyukuri jadi kuncinya,” tutur Kabid Damkar Satpol PP Sumenep.

Kemudian, Subiyakto menjelaskan anggaran pendukung yang disediakan oleh Pemkab Sumenep di Bidang Damkar ternyata sangat minim, kalau tidak mau dikatakan nihil.

“Saya merasa berterimakasih ditempatkan di Damkar, walaupun dengan nol APBD siap bersinergi dengan masyarakat Sumenep dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran,” jelasnya.

Bahkan selama ini, saat terjadi kebakaran, petugas Damkar Kabupaten Sumenep, kata Subiyakto, tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mana hal itu wajib hukumnya dikenakan, ketika menjalankan tugas pemadaman.

Walaupun begitu, dengan penuh keyakinan, Subiyakto menyampaikan harapan kepada Bupati dan Sekda Sumenep,agar kiranya dapat mengalokasikan anggaran untuk peralatan penunjang Damkar Kota Keris, yang dari penjelasannya memang cukup mahal harganya.

“Harapannya kepada bapak Bupati atau pak Sekda Sumenep untuk dapatnya nanti sebagai Timgar dapat menganggarkan untuk peralatan demi keselamatan para petugas Damkar,” pintanya.

Tidak hanya berharap dan berpangku tangan menunggu perhatian Pemkab Sumenep. Dari dokumentasi yang tersebar di beberapa WhatsApp group di Sumenep, Subiyakto bersama para petugas Damkar, rutin melaksanakan kegiatan mengenai pemadaman kebakaran di beberapa tempat.

“Kami melakukan pengecekan kesiapan tabung pemadam di tempat-tempat layanan publik. Sosialisasi kepada siswa TK/PAUD. Kita juga sudah mencetak stiker yang berisi informasi call center bila terjadi kebakaran maupun kegawat daruratan lainnya,” urai Subiyakto.

Anggaran Damkar yang katanya langka itu, membuat awak media menyindir Subiyakto. Dikarenakan rutinnya sosialisasi yang dilakukan, hingga mampu mencetak stiker dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Alhamdulillah semuanya saya gunakan dari kantong pribadi mulai dari sosialisasi, pengecekan tabung pemadam, sampai nyetak stiker. Saya ingin mereka (petugas Damkar Sumenep, red) tetap semangat bertugas,” ungkap Subiyakto.

Jika saja ada sumber anggaran, kata Subiyakto, ia dan rekan-rekan petugas Damkar ingin sekali memberikan sosialisasi hingga menyeberangi lautan ke wilayah Kepulauan Sumenep.

“Sudah ada pembicaraan awal dengan beberapa kecamatan dan desa, termasuk di Kepulauan Sumenep, yang menghendaki sosialisasi tentang pemadaman kebakaran dapat dilakukan di daerahnya,” terangnya.

Penjelasan yang sedikit memancing emosi awak media keluar dari Kabid Damkar Sumenep, tentang pelatihan-pelatihan seputar pemadaman kebakaran yang keluar dari kocek pribadi para petugasnya.

“Mayoritas petugas Damkar PHL, non-ASN dengan honor minim. Meski begitu mereka sering ikut berbagai pelatihan penting seputar pemadam kebakaran,” tukas Subiyakto yang enggan merinci berapa honor petugas Damkar, dan juga berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pelatihan.

Terakhir, Kabid Damkar Satpol PP pertama yang dipunyai Sumenep mengungkapkan bahwasanya ia sudah membuka komunikasi dengan beberapa perbankan serta sejumlah pengusaha, yang diharapkan dapat mendukung Damkar Sumenep.

“Saya sudah meminta price list peralatan pemadam kebakaran ke distributor resmi, sebagai bahan pihak instansi seperti bank dan pengusaha yang mau berpartisipasi melalui dana sosial Kemasyarakatan yang dimiliki,” ujarnya.

Penelusuran Okedaily.com, kebakaran terbesar yamg pernah dialami Kabupaten Sumenep terjadi pada tanggal 6 Maret 2014 silam, ketika lebih dari 600 kios di Pasar Anom ludes dilahap si jago merah.

Hendaknya kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran Pemkab Sumenep, agar dapat lebih memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana petugas Damkar yang memiliki semboyan ‘Pantang Pulang Sebelum Padam’.

Sebelum, ada petugas Damkar Sumenep yang tidak pulang, akibat minimnya fasilitas penunjang keselamatan yang disediakan oleh kabupaten penghasil migas di ujung timur Pulau Madura.