Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan

Selain itu, Rakib juga menyatakan akan meminta Gubernur Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap pengangkatan camat yang dipersoalkan.

Permintaan tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 224 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah yang menyebut bahwa pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bukan Persoalan IPDN

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rakib menegaskan kembali bahwa kritiknya tidak diarahkan pada kewajiban bahwa semua camat harus lulusan IPDN atau bukan.

Menurut dia, ASN non-pemerintahan tetap memiliki jalur untuk memenuhi kompetensi pemerintahan melalui sertifikasi profesi kepamongprajaan.

Program Profesi Kepamongprajaan IPDN sendiri pada 2026, membuka kesempatan bagi PNS dengan pendidikan minimal S1/D4 untuk mengikuti program tersebut.

Karena itu, kata Rakib, yang harus dipastikan adalah apakah pejabat yang telah dilantik sebagai camat sudah memenuhi bukti kompetensi tersebut ketika diangkat, atau justru baru akan memenuhinya setelah memperoleh jabatan.

“Ini bukan soal harus lulusan IPDN. Yang menjadi persoalan adalah persyaratan kompetensi dan mekanisme pengangkatannya,” ujarnya.

Polemik tersebut kini menunggu penjelasan lebih lengkap dari Pemkab Sumenep dan BKN mengenai dasar hukum serta dokumen rekomendasi yang menjadi landasan pengangkatan para camat tersebut.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3