Pertalite Diambil Pakai Jeriken di SPBU Sumenep, Ada Persoalan Tata Kelola?

“Jangan sampai kemudian masyarakat sulit mendapatkan Pertalite, sementara ketika stok datang sudah ada pihak tertentu yang mengambil menggunakan jeriken. Ini yang harus dilihat dan diawasi,” tandasnya.

Lebih jauh, Sulaisi juga meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya kelangkaan BBM jenis Pertalite.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan BBM bersubsidi yang telah disalurkan ke wilayah Madura benar-benar dapat diterima masyarakat secara tertib, transparan, dan sesuai peruntukan.

Baca Juga :  Cegah Inflasi Daerah, Pemkab Sumenep Kendalikan Harga Cabai

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sulaisi: Jika Salah, Tetap Harus Dikritisi

Sebagai Sekjen DPP APSI, Sulaisi Abdurrazaq, menegaskan bahwa kritik terhadap tata kelola SPBU tidak berkaitan dengan siapa pemilik atau pengelolanya.

Menurut dia, siapapun pengelola SPBU tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, apabila menjalankan kegiatan penyaluran BBM bersubsidi.

“Siapapun yang punya pom atau SPBU kalau tidak taat aturan dan manajemen, kita tidak urus itu, kalau salah ya tetap salah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Polemik pengisian jenis Pertalite menggunakan jeriken tersebut kini menjadi pengingat, bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok.

Pengawasan distribusi, kepatuhan terhadap aturan, keselamatan, dan ketepatan sasaran menjadi bagian penting agar subsidi negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Di sisi lain, apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, pembuktian tetap menjadi kewenangan pihak berwenang melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3