Pulau Sapudi dalam Jerat Kelalaian: Sampai Kapan Pemkab Sumenep Menutup Mata?

OkeDaily.com – Pulau Sapudi, sebuah wilayah yang terus berkembang di Kabupaten Sumenep, Madura, seharusnya dan selayaknya mendapat perhatian serius dalam hal infrastruktur dan transportasi.

Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya warga terus dibiarkan bergantung pada kapal penyeberangan yang sudah tidak layak, rentan rusak, dan membahayakan keselamatan.

Permasalahan ini bukan baru muncul kemarin sore. Sudah bertahun-tahun masyarakat Pulau Sapudi berteriak meminta perbaikan, namun Pemerintah Kabupaten Sumenep tampaknya lebih memilih menutup telinga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adalah KMP Wicitra Dharma, yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, kini lebih sering macet di tengah laut, menambah daftar panjang penderitaan warga setempat.

Lebih ironis lagi, aturan sudah jelas menyebutkan bahwa kapal penyeberangan harus bermesin dua dan memiliki ramp door di kedua sisi. Namun, Pemkab Sumenep tetap membiarkan kapal yang tidak memenuhi standar ini beroperasi.

Ini bukan hanya soal kelayakan kapal, tetapi juga soal keberanian pemerintah dalam menegakkan regulasi. Lantas, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kondisi demikian?

Yang lebih menyakitkan, warga Pulau Sapudi juga harus menghadapi permainan kotor di pelabuhan. Tiket kendaraan yang seharusnya bisa dipesan secara transparan malah menjadi ladang bisnis gelap bagi oknum tertentu.

Berdasarkan penelusuran yang berhasil dihimpun tim okedaily.com, ada slot kosong yang sengaja disembunyikan, lalu dijual dengan harga lebih mahal di bawah tangan. Praktik ini wajib dihentikan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan klasik, keterbatasan anggaran atau proses birokrasi. Warga Pulau Sapudi berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, aman, dan bebas dari mafia tiket.

Jika Pemkab Sumenep dibawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo benar-benar peduli pada warganya, solusi konkret harus segera diberikan bukan sekadar wacana atau janji manis yang tak pernah ditepati.

Pertanyaannya sekarang, apakah Bupati Wongsojudo sapaan karib Bupati Sumenep, berani mengambil sikap tegas? ataukah ia akan terus membiarkan Pulau Sapudi terjebak dalam lingkaran penderitaan tanpa ujung?

Satu hal yang pasti, kesabaran rakyat ada batasnya. Jika Pemkab Sumenep terus mengabaikan tuntutan masyarakat, jangan salahkan jika suatu saat kepercayaan publik benar-benar runtuh.