Ratusan Santri Sukorejo Batal Berangkat, Program Balik Pesantren 2026 Dijual ke Umum?

Surabaya, Okedaily.com – Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, dibawah kepemimpinan Bupati Fauzi dan Wabup Imam bertajuk “Balik Pesantren 2026” yang diklaim gratis 100 persen, justru menuai polemik.

Ratusan santri tujuan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, dikabarkan batal berangkat setelah terjadi dugaan penjualan tiket kepada penumpang umum.

Insiden ini terjadi pada pelayaran KMP Dharma Kartika rute Raas–Jangkar yang dijadwalkan berangkat pukul 06.00 WIB, Senin (30/3). Kapal yang semestinya mengangkut santri peserta program tersebut, justru tidak jadi memberangkatkan mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Okedaily.com, pembatalan terjadi setelah kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi santri itu diduga telah terisi list penumpang umum sejak malam sebelumnya.

Seorang wali santri yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut program yang sudah disetujui oleh Bupati Sumenep tersebut seharusnya tidak dikomersialisasi.

“Proposal sudah disetujui Bupati Fauzi, santri dijanjikan gratis. Tapi kenapa tiket yang sudah fix untuk santri justru dijual ke umum?,” keluhnya. Pernyataan ini menguatkan dugaan adanya oknum yang memanfaatkan program sosial pemerintah untuk kepentingan lain.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, mengakui adanya persoalan di lapangan. Namun ia menyebutnya sebagai miskomunikasi.

Menurutnya, sebagian santri datang terlambat sehingga sisa kuota dibuka untuk masyarakat umum. “Benar terjadi miskomunikasi. Panitia santri sebagian telat datang, sehingga sisa kuota dibuka untuk umum. Besok ada lagi, full khusus santri,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memperjualbelikan tiket program tersebut. “Dishub tidak pernah menjual tiket. Kalau ada oknum, silakan laporkan ke saya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang DDU Kalianget, Maman Surahman, selaku pengelola KMP Dharma Kartika menyampaikan bahwa persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian data jumlah santri dengan daftar yang diajukan.

Menurutnya, jumlah santri yang datang melebihi kapasitas yang diizinkan oleh Syahbandar, khususnya terkait ketersediaan alat keselamatan di kapal tersebut.

“Jumlahnya melebihi list dan kapasitas alat keselamatan. Kami sudah koordinasi agar kelebihan penumpang ikut trip berikutnya,” jelasnya.

Namun, pihak panitia disebut tidak menerima opsi tersebut dan memilih menurunkan kembali para santri dari kapal. “Karena tidak bisa diakomodir, akhirnya diputuskan tidak berangkat dan kapal dibuka untuk umum, tambahnya.

Di sisi lain, informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa sebagian santri yang sempat naik ke kapal tidak mendapatkan fasilitas tempat duduk. Mereka terpaksa berdiri karena semua fasilitas sudah lebih dulu ditempati penumpang umum.

Tentunya, kondisi ini memicu kekhawatiran para wali santri terkait aspek keselamatan selama pelayaran. Atas pertimbangan tersebut, panitia bersama wali santri akhirnya sepakat menurunkan kembali para santri dari kapal.

Peristiwa ini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius. Jika program Balik Pesantren 2026 merupakan program resmi dan berbasis data, mengapa terjadi ketidaksinkronan antara kuota, daftar santri, dan realisasi di lapangan?.

Oleh karenanya, jika tidak segera diusut, program yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan publik, justru berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi program ini menyangkut keselamatan dan hak santri sebagai penerima manfaat.

Penulis : Nurifan Hairi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com