SOP Baru Produk Hukum Sumenep: Menata Prosedur, Menjaga Kepastian Hukum

“Dengan demikian, proses penyusunan produk hukum daerah menjadi lebih tertib, terkoordinasi, dan memiliki kepastian tahapan,” ujar Bambang.

Penegasan ini penting. Sebab, kata Bambang, bahwa produk hukum pemerintah daerah bukan hanya persoalan format dan kelengkapan berkas semata.

Selain itu, terdapat substansi, kewenangan pejabat yang menetapkan, dasar hukum, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus diperhatikan.

Baca Juga :  BPD Gelaman Tak Dapat Honor, Ketuanya Putuskan Sambungan Telepon

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Di sinilah fasilitasi Bagian Hukum memiliki posisi strategis,” ungkap Bambang.

Draft Tidak Langsung Masuk SIPBRO

Salah satu poin penting dari penerapan SOP baru tersebut adalah penegasan bahwa draft SK Bupati dan Perbup tidak langsung diunggah ke SIPBRO sebelum melalui proses fasilitasi dan pembahasan bersama Bagian Hukum.

Seluruh OPD pemrakarsa diminta memastikan konsep produk hukum telah disampaikan melalui SRIKANDI, kemudian mengikuti jadwal pembahasan yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat catatan atau koreksi dalam pembahasan, OPD pemrakarsa wajib melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi tersebut.

Secara tata kelola, pola ini dapat dipandang sebagai upaya membangun mekanisme check and balance internal sebelum suatu produk hukum masuk ke tahapan berikutnya.

Artinya, Bagian Hukum tidak hanya ditempatkan sebagai bagian akhir dari proses administratif, melainkan dilibatkan sejak konsep produk hukum disiapkan.

Kepastian Prosedur Harus Diikuti Konsistensi

Editorial OkeDaily melihat penerapan SOP tersebut sebagai langkah yang patut diapresiasi sepanjang dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan tidak menciptakan birokrasi baru yang justru memperlambat pelayanan pemerintahan.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya