SOP Baru Produk Hukum Sumenep: Menata Prosedur, Menjaga Kepastian Hukum

SOP pada dasarnya harus memberikan kepastian siapa yang mengajukan, dokumen apa yang diperlukan, ke mana dokumen disampaikan, kapan pembahasan dilakukan, bagaimana mekanisme perbaikan, serta kapan suatu dokumen dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Kejelasan tersebut penting bagi seluruh OPD pemrakarsa maupun masyarakat Kota Keris, sebutan lain Kabupaten Sumenep, yang nantinya menjadi pihak yang terdampak oleh kebijakan pemerintah daerah.

Jangan sampai sebuah SOP baru hanya menjadi daftar tahapan administratif, tetapi tidak disertai standar waktu dan mekanisme yang jelas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebaliknya, jika SOP dijalankan secara disiplin, mekanisme tersebut justru dapat menjadi instrumen untuk mencegah kesalahan sejak awal.

Produk Hukum Harus Berkualitas, Bukan Sekadar Selesai

Pemerintah Daerah Sumenep, tentu membutuhkan produk hukum yang cepat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan.

SK Bupati maupun Perbup, merupakan bagian dari instrumen pemerintahan daerah. Karena itu, setiap proses pembentukannya harus memperhatikan kewenangan, prosedur, substansi, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Harapan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar produk hukum daerah menjadi lebih efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan patut ditempatkan sebagai tujuan utama.

Pada akhirnya, SOP bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk memastikan produk hukum yang lahir dari Pemerintah Kabupaten Sumenep benar-benar memiliki kualitas, kepastian prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan yang lebih penting lagi, kepastian administrasi di lingkungan birokrasi harus bermuara pada satu hal, yakni kepastian pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3