Okedaily

Direktur LBH Mitra Santri, Asrawi, SH. ©Okedaily.com/Istimewa

Editorial

Pengangkatan Plt Jadi Dirut PT WUS Tanpa Lelang, Asrawi: Tidak Sah Secara Hukum

Editorial  | Minggu, 19 Januari 2025 - 20:33 WIB

Minggu, 19 Januari 2025 - 20:33 WIB

Pemkab Sumenep dibawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, diharapkan memberikan klarifikasi atas keputusan ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Santri, Asrawi, SH. ©Okedaily.com/Istimewa

Editorial

Pemkab Sumenep Tidak Melelang Kursi Dirut PT WUS, Ada Apa?

Editorial  | Sabtu, 18 Januari 2025 - 20:03 WIB

Sabtu, 18 Januari 2025 - 20:03 WIB

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan BUMD oleh pemerintah daerah

Foto: UID Jawa Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Masalembu. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Instalasi Listrik di Pulau Karamian Picu Polemik, Warga Pertanyakan Transparansi Biaya

Nasional  | Jumat, 17 Januari 2025 - 16:00 WIB

Jumat, 17 Januari 2025 - 16:00 WIB

PLN adalah simbol kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk listrik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Kekosongan Dua JPT di Pemkab Sumenep Masih Belum Pasti, Tunggu Putusan MK

Nasional  | Kamis, 16 Januari 2025 - 18:28 WIB

Kamis, 16 Januari 2025 - 18:28 WIB

Dengan masih adanya kekosongan ini, publik berharap Pemkab Sumenep segera mengambil langkah konkret setelah adanya keputusan MK, demi kelancaran pelayanan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Foto: Dokumen pribadi Mpu Ika Arista. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Pemkab Sumenep Siapkan Perda Keris, Warisan Budaya Segera Mendapat Payung Hukum

Nasional  | Selasa, 14 Januari 2025 - 16:31 WIB

Selasa, 14 Januari 2025 - 16:31 WIB

Langkah ini menunjukkan bahwa di tengah modernisasi, Pemkab Sumenep tetap teguh menjaga akar budaya lokalnya, menjadikan keris sebagai simbol kebanggaan yang terus hidup dalam setiap generasi.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, H. Mohammad Iksan. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Disbudporapar Usulkan Raperda Keris, Iksan: Kado Istimewa untuk Sumenep

Nasional  | Selasa, 14 Januari 2025 - 16:03 WIB

Selasa, 14 Januari 2025 - 16:03 WIB

Jika Raperda ini disahkan, Kabupaten Sumenep akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah khusus mengenai pemajuan budaya keris.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, S.IP, M.Phil. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Bapemperda DPRD Sumenep Gelar Rapat Bahas Usulan Raperda, Juhairi Sampaikan Harapan

Nasional  | Selasa, 14 Januari 2025 - 14:42 WIB

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:42 WIB

Meski proses pembahasan masih panjang, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Sumenep 7 ini optimistis tahapan tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Akhmadi Yasid, SH. ©Okedaily.com/Istimewa

Nasional

Bapemperda DPRD Sumenep Panggil OPD Pengusul, KTR Menjadi Perhatian Utama

Nasional  | Selasa, 14 Januari 2025 - 13:55 WIB

Selasa, 14 Januari 2025 - 13:55 WIB

DPRD Sumenep memastikan bahwa setiap raperda yang diusulkan akan dikaji secara mendalam sebelum masuk ke tahap finalisasi

Terpampang banner atau spanduk informasi keberadaan kios pupuk UD. Mekar Jaya. ©Okedaily.com/Sumber TR

Nasional

Ketua Poktan di Sumenep Keluhkan Kios Mekar Jaya

Nasional  | Senin, 13 Januari 2025 - 18:37 WIB

Senin, 13 Januari 2025 - 18:37 WIB

Hal tersebut terungkap ketika TR mewakili kelompoknya melakukan pembelian, pada tanggal 21 November 2024 lalu, dan menerima dua nota dengan nominal yang berbeda.

Nampang dari depan bangunan kantor BNI Cabang Prenduan. ©Okedaily.com/Istimewa

Ekonomi Bisnis

Pelaku UMKM di Sumenep Keluhkan Penahanan Agunan KUR oleh Bank

Ekonomi Bisnis  | Senin, 13 Januari 2025 - 17:04 WIB

Senin, 13 Januari 2025 - 17:04 WIB

Ombudsman Republik Indonesia, dalam pernyataannya resmi pada tanggal 15 Agustus 2024, juga menegaskan bahwa pihak perbankan harus mengembalikan agunan milik debitur KUR yang memiliki pinjaman maksimal Rp100 juta.

Verified by MonsterInsights