Jaksa Menolak Tim Bankum Polda Jatim Pada Persidangan Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

- Editorial Team

Kamis, 23 September 2021 - 20:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Okedaily.com, Surabaya – Kedua terdakwa kasus penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya, menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan, Rabu (22/9). Keduanya merupakan anggota polisi aktif bernama Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi.

Kedua terdakwa penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi tampak hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan di dampingi kuasa hukumnya dan tim Bantuan Hukum (Bankum) Polda Jatim.

Namun, pada momen sidang penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi tersebut, jaksa sempat menolak kehadiran Tim Bankum Polda Jatim di kursi pengacara kedua terdakwa dengan alasan melanggar aturan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau polisi menjadi advokat tidak bisa, hanya pendampingan saja. Bankum dari Polri sifatnya hanya pendampingan saja dan tidak bisa jadi advokat karena masih sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Agung Nomor 8810 tahun 1987″ protes jaksa dalam persidangan.

Baca Juga :  Dorong Peningkatan Taraf Ekonomi, Empat Sekawan Mulia Salurkan Ratusan Bibit Durian

Baca Juga : Ternyata Masa Pandemi Saat Yang Tepat Beli Rumah

Melihat sikap penolakan itu, Ketua Majelis Hakim Mohammad Basir pun mengabulkan, Tim Bankum Polri hanya diperkenankan duduk di kursi penonton sidang dan hanya boleh mendengarkan jaksa membacakan dakwaan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim, Winarko mendakwa kedua polisi itu dengan pasal Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

DPC AWDI Sumenep

“Keduanya dan beberapa orang yang identitasnya tidak dapat diketahui secara pasti, terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yakni soal penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan ayat (3) yakni menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” kata jaksa Winarko.

Baca Juga :  Desas-Desus Pemetaan Desa Kategori Kemiskinan Ekstrim di Sumenep Mulai Disorot

Selain itu, kedua polisi ini juga didakwa dengan tiga alternatif pasal lainnya, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, juncto Pasal 55 ayat (1) dan Keempat, Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Baca Juga : Sepatu Tua Guru Honorer dan Surat Terbuka untuk Menteri Nadiem Makarim

Kedua polisi yang menjadi terdakwa dan kuasa hukumnya tersebut, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan JPU. Sehingga majelis hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pada persidangan Rabu (29/9) mendatang.

“Silahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan,” kata majelis hakim.

Kasus ini bermula ketika Nurhadi, ditugaskan oleh Tempo, untuk melakukan investigasi keberadaan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, di sebuah acara pernikahan di Gedung Samudra Bumimoro, Krembangan, Surabaya, Sabtu (27/3).

Baca Juga :  3 Unit Mesin Belum Mampu Terangi Pulau Raas Keseluruhan, Masih Dijanjikan?

Baca Juga : SPBU 5469402 Pamolokan Baru Mengurus IMB?

Di lokasi itu tengah berlangsung acara pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan anak Kombes Pol Achmad Yani. Sejumlah aparat kepolisian dan panitia acara yang mengetahui keberadaan dia kemudian memukul, mencekik, menendang, merusak alat kerja, menyekap dan mengancam membunuh Nurhadi.

Tindakan penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi itu kemudian dilaporkan ke Mapolda Jatim, didampingi Aliansi Anti Kekerasan Jurnalis yang terdiri dari AJI Surabaya, KontraS Surabaya, LBH Pers, LBH Lentera, dan LBH Surabaya. Laporan itu diterima dengan nomor: LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal
Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?
Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi
Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!
SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional
Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang
Opgab Disperkimhub Sumenep Sisir Kendaraan, Pajak hingga Uji Kir Jadi Perhatian
Gayam Bersiap! JJS Bapenda Hadir di Sapudi, Sepeda Listrik hingga Sembako Menanti

Related News

Minggu, 1 November 2026 - 23:44 WIB

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:30 WIB

Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:27 WIB

Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:13 WIB

SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional

Latest News

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB