OkeDaily.com – Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Madura, Moh Iksan, memberikan tanggapan terkait kritik Wakil Ketua I DPRD Sumenep, Dul Siam, yang menilai pengelolaan dana kepemudaan dan olahraga tahun 2024 kurang maksimal.
Moh Iksan menjelaskan bahwa anggaran hibah keolahragaan pada tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp2 miliar. Saat ini, proses administrasi sedang berlangsung, dan persetujuan pencairan dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, sudah dalam tahap akhir.
Sementara itu, anggaran Rp1,3 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk program keikutsertaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, pada saat pembahasan anggaran tahun 2024 diputuskan untuk ditunda.
Hal itu berdasarkan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, yang mengamanatkan agar anggaran tersebut dialihkan ke hibah langsung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumenep.
Menurut Moh Iksan, awalnya anggaran tersebut melekat di Disbudporapar agar pemerintah daerah dapat terlibat langsung dalam pembinaan olahraga serta mengevaluasi pelaksanaan Porprov sebelumnya di Sidoarjo.
Namun, dalam pembahasan anggaran, keputusan akhir menetapkan bahwa dana keolahragaan tersebut lebih baik dikelola langsung oleh KONI Sumenep.
“Kami sebenarnya ingin terlibat langsung dalam pelayanan keolahragaan. Jika dikelola oleh Disbudporapar, anggaran ini murni digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga. Namun, keputusan akhirnya adalah dana tersebut diserahkan ke KONI,” jelasnya, Kamis (6/3).
Terkait kritik dari DPRD Sumenep, diberitakan media ini sebelumnya, Moh Iksan menegaskan bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya dari Disbudporapar, melainkan hasil kesepakatan dalam rapat anggaran.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu terbuka untuk evaluasi. Namun, sambung dia, hingga saat ini belum pernah ada evaluasi langsung dari DPRD terkait pengelolaan anggaran olahraga di dinasnya, seperti yang dilontarkan Pakde Dul Siam di pemberitaan sebelumnya.
“Kalau dibilang perlu evaluasi, ya kapan kami pernah dievaluasi? Ini adalah keputusan bersama saat pembahasan anggaran. Kami tetap memperjuangkan agar dana ini melekat di Disbudporapar, karena ini berpengaruh pada kinerja dan nilai evaluasi kami,” tegasnya.
Selain itu, Moh Iksan juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung olahraga di daerah. Ia pun berharap ke depan sinergi antara Disbudporapar dan KONI dapat terus terjalin demi meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep.
“Kami di pemerintahan, KONI di lembaga yang mengoordinasikan cabang olahraga. Kita harus bersama-sama membangun olahraga, dengan peran masing-masing,” pungkasnya.
