Krisis Transportasi Pulau Sapudi, Aktivis Desak Bupati Sumenep Turun Tangan

OkeDaily.com – Menjelang musim mudik, gelombang protes dari masyarakat Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, semakin nyaring terdengar. Mereka menuntut Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk turun langsung dan mendengarkan jeritan rakyat yang selama ini terabaikan.

Pasalnya, kondisi transportasi laut di Pulau Sapudi kian memprihatinkan. Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Wicitra Dharma yang beroperasi di rute Kalianget – Pulau Sapudi – Situbondo, justru lebih sering mengalami gangguan mesin daripada berlayar mulus.

Tak jarang, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim okedaily.com bahwa KMP Wicitra Dharma sering macet di tengah laut, membuat penumpang ketakutan dan ekonomi masyarakat terhambat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, regulasi terbaru telah menetapkan bahwa kapal penyeberangan harus bermesin dua dan memiliki ramp door di kedua sisi, depan dan belakang. Namun, kapal di bawah naungan PT Dharma Dwipa Utama (DDU) ini justru terus dipaksakan beroperasi meski sudah jauh dari kata layak.

Hasan Al-Hakiki, seorang aktivis vokal dari Pulau Sapudi, menyuarakan tuntutan warga agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengganti kapal penyeberangan dengan yang lebih besar dan modern, seperti KMP Munggiyango Hulalo.

Menurutnya, hal itu dikarenakan perekonomian Pulau Sapudi bergantung penuh pada transportasi laut, terutama untuk pengiriman barang dan mobilitas warga.

“Perekonomian di Pulau kami berkembang pesat, tapi infrastruktur yang mendukung justru tidak ada. Ini seperti dibiarkan mati perlahan!” tegasnya kepada OkeDaily.com, Minggu (2/3).

Kiki juga menyoroti keterbatasan armada perahu barang milik warga yang kini hanya tersisa beberapa unit. Muatan barang yang meningkat membuat antrean kapal semakin panjang, sementara truk dan kendaraan pengangkut barang harus rela dibatasi kapasitasnya.

“Banyak perahu yang dijual karena tidak lagi menguntungkan, ada juga yang tenggelam. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, Pulau Sapudi bisa lumpuh secara ekonomi,” ujarnya prihatin.

Tak hanya soal kelayakan kapal, dugaan permainan kotor di pelabuhan juga mencuat. Menurut Kiki, sistem reservasi tiket kendaraan di kapal ferry menjadi celah bisnis haram bagi oknum tertentu.

“Katanya tiket harus dipesan lebih awal, tapi anehnya, masih ada slot kendaraan yang sengaja dikosongkan. Ini bukan karena penuh, tapi karena ada permainan harga!” ungkapnya dengan nada geram.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, satu-satunya alternatif transportasi laut adalah kapal ferry. Meskipun Pemkab Sumenep telah menghadirkan kapal cepat, layanan ini hanya dinikmati segelintir orang karena tarifnya yang mahal dan ketidakmampuannya mengangkut kendaraan.

Warga Pulau Sapudi kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Sumenep. Jika persoalan ini terus dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat akan meledak.

“Apa harus menunggu ada korban dulu baru bertindak? Kami tidak butuh kapal mewah, kami hanya butuh kapal yang layak dan bisa membawa kendaraan!” pungkas Kiki dengan nada penuh kekecewaan.

Akankah Pemkab Sumenep segera menjawab tuntutan warga, ataukah janji-janji manis kembali menjadi tameng untuk menutup ketidakmampuan? Yang jelas, kesabaran masyarakat Pulau Sapudi semakin menipis.

Hingga berita ini diterbitkan, Media ini belum menerima keterangan resmi dari pihak pemerintah kabupaten Sumenep maupun pengelola KMP Wicitra Dharma.