OkeDaily.com – Salah satu pogram andalan Pemerintahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang berupa Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) kini diterpa isu kurangnya minat dari calon tenant.
Kekhawatiran itu muncul dari berbagai kalangan di Kota Keris, termasuk Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Sumenep, Mashudi.
Dirinya pun menilai, APHT yang berlokasi di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, sangat berpotensi akan bernasib serupa seperti halnya rumah produksi yang mana saat ini mangkrak tanpa kepastian arah.
“Saya bukannya pesimis ya terhadap program itu, namun melihat sejauh ini kalau tenant masih kurang peminat, maka sangatlah meyakinkan APHT akan terbengkalai juga” kata dia, Sabtu (19/4).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep perlu mengambil langkah berani dan terukur dalam menyusun kebijakan, khususnya dalam pembukaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan.
“Jika boleh saran, jangan tanggung membuat kebijakan, apalagi dalam rangka membuka lapangan kerja. Semestinya Bupati Sumenep lebih berani mengambil langkah ekstrem untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kendati begitu, ia juga menekankan tentang pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku industri rokok setempat yang telah mapan.
Dalam hal ini, sambung dia, sebagai bentuk pendampingan yang konkret bagi calon-calon pengusaha muda yang tergabung dalam APHT Sumenep.
“Semisal, langkah pertama persiapkan terlebih dahulu pengusaha pabrik rokok yang benar-benar berproduksi ya bukan yang abal-abal, untuk dijadikan pendamping bagi para tenant APHT nantinya,” tambah dia.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemkab Sumenep juga memberikan kemudahan akses permodalan bagi para calon pengusaha rokok agar mereka tumbuh kembang secara mandiri.
“Yang tidak kalah penting juga terkait akses permodalan agar dipermudah untuk para calon pengusaha rokok baru, dan pendampingan yang optimal, InsyaAllah Sumenep berdaya bersama akan terwujud,” tukasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan pengalihan anggaran dari pelatihan wirausaha santri yang dinilai tidak efektif, ke sektor pendampingan produksi rokok yang lebih konkret.
“Ya kalau perlu alihkan saja anggaran pelatihan wirausaha santri ke pendampingan produksi pabrik rokok, ketimbang tak jelas outputnya, dan hanya terserap sebatas seremonial saja,” pungkasnya.
Sementara Dirut PD Sumekar, Hendri Kurniawan, selaku penyelenggara APHT Sumenep membantah terkait isu minimnya minat tenant, dan dipastikan adalah hoaks.
“Sekarang full, malah yang antri per hari kamis kemaren sudah 6 orang calon tenant untuk mendapat ruang baru tahap kedua,” katanya saat dikonfirmasi via percakapan WhatsApp.
Disinggung sejauh mana kesiapan legalitas atau penerbitan IUI dan NPPBKC para calon pengusaha yang tergabung di APHT Sumenep, ia menjawab “On proses mas, kita tetap mengikuti sesuai mekanisme yang ada,” tutupnya.
