Apa Masalahnya WFH? Solusi Hemat Energi di Tengah Geopolitik Memanas

- Redaksi

Kamis, 26 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

I Gede Tommy Sumertha Anggota DPRD Kota Denpasar. Foto: suarapancasila.id

I Gede Tommy Sumertha Anggota DPRD Kota Denpasar. Foto: suarapancasila.id

DENPASAR, Okedaily.com Wacana penerapan kembali sistem Work From Home (WFH) oleh pemerintah pusat dinilai relevan sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak ketegangan geopolitik global. Hal ini terutama terkait potensi krisis energi akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha, menyebut bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu berjalan efektif tanpa mengurangi produktivitas secara signifikan.

Baca Juga :  Zulfikar Wijaya Suarakan Perhatian terhadap Isu Ketenagakerjaan pada Momentum Hari Buruh 2026

“Pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa banyak aktivitas bisa dilakukan secara daring, mulai dari rapat, pembelajaran, hingga koordinasi pekerjaan. Ini menjadi modal penting jika WFH kembali diterapkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, berbagai kemudahan seperti penggunaan platform rapat virtual, pembelajaran online, hingga transaksi digital telah menjadi kebiasaan baru masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat sepenuhnya menerapkan sistem daring, terutama pekerjaan teknis yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.

Baca Juga :  Menjelang Pileg 2024, LPP DPC PKB Kabupaten Sumenep Jaring Bacaleg Kompeten

Lebih lanjut, Tommy menilai bahwa penerapan WFH akan efektif jika difokuskan pada tujuan utama, yakni penghematan energi, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berpotensi menurunkan kinerja.

“Sepanjang kerangka kebijakannya jelas untuk efisiensi energi, WFH sangat relevan. Namun, harus disertai aturan yang tegas, transparan, dan berlaku adil di semua sektor,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui sejumlah pernyataan resmi sebelumnya menekankan bahwa kebijakan WFH merupakan salah satu opsi adaptif dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan pada sektor energi dan ekonomi.

Baca Juga :  KPU Sumenep Sedang Tidak Sehat? Aktivis Kota Keris Soroti Kejanggalan Ini

Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong instansi dan sektor terkait untuk menyusun skema kerja fleksibel tanpa mengganggu pelayanan publik dan produktivitas.

Dengan demikian, penerapan WFH ke depan diharapkan tidak hanya menjadi respons situasional, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam efisiensi energi dan transformasi sistem kerja di Indonesia.

Penulis : AN Alfin Syaifullah

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Groundbreaking PSEL Denpasar Raya, Gus Yoga: Bukti Nyata Kepedulian Presiden Prabowo
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo
TPS3R Sesetan Over Kapasitas, Gede Tommy DPRD Denpasar Dorong Pembuatan TPS3R Pedungan
DPRD Denpasar Soroti Tata Kelola Terminal Kargo, Minta Dishub Tertibkan Parkir Truk Kontainer
DPRD Denpasar Soroti Pengelolaan Limbah Usaha Kuliner, Dorong Pemanfaatan IPAL dan DSDP
Tommy Sumertha: Pemerintah Terbuka terhadap Kritik, Namun Penghinaan Tidak Dibenarkan
Jelang Galungan, Gerindra Bali Bagikan 154 Ekor Babi untuk Relawan di Denpasar

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 19:11 WIB

Groundbreaking PSEL Denpasar Raya, Gus Yoga: Bukti Nyata Kepedulian Presiden Prabowo

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:50 WIB

Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:39 WIB

Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:47 WIB

TPS3R Sesetan Over Kapasitas, Gede Tommy DPRD Denpasar Dorong Pembuatan TPS3R Pedungan

Sabtu, 27 Juni 2026 - 13:26 WIB

DPRD Denpasar Soroti Tata Kelola Terminal Kargo, Minta Dishub Tertibkan Parkir Truk Kontainer

Berita Terbaru