Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Cukup jelas, normanya menetapkan bahwa camat yang diangkat harus merupakan PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

Dan penguasaan tersebut memiliki alat bukti yang disebut secara eksplisit dalam penjelasan UU Pemerintahan Daerah, yakni ijazah pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa “nanti enam bulan mengikuti pendidikan kepamongprajaan” justru membuka persoalan baru bagi kalangan pemerhati birokrasi di Kabupaten Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apakah pendidikan setelah pelantikan itu merupakan pemenuhan persyaratan yang secara hukum memang diperbolehkan, atau justru menunjukkan bahwa pada saat pengangkatan persyaratan tersebut belum terpenuhi?.

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan kalimat “itu rekomendasi BKN”. Harus ditunjukkan regulasi dan dokumen rekomendasinya.

Jangan Membalik Urutan Persyaratan

Di sinilah kritik terhadap konsep “duduk lalu didik” menjadi relevan. Dalam logika administrasi pemerintahan, persyaratan jabatan bukan aksesori.

Kalau sebuah jabatan mensyaratkan kompetensi tertentu, maka kompetensi tersebut semestinya menjadi bagian dari proses pengisian jabatan.

Jangan sampai logikanya dibalik menjadi diangkat dulu, kemudian duduk di jabatan, setelah itu baru memenuhi persyaratan.

Kalau pola semacam itu memang dibolehkan dalam kondisi tertentu, pemerintah wajib menunjukkan ketentuan khusus yang menjadi dasar pengecualiannya.

Sebab kalau tidak, istilah “duduk lalu didik” berpotensi berubah dari kebijakan transisional menjadi kebiasaan birokrasi. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, persoalannya bukan lagi satu-dua pejabat. Persoalannya adalah standar profesionalitas birokrasi daerah.

PP Kecamatan Juga Tidak Membuka Ruang Serampangan

Dalam Pasal 13 PP Kecamatan, pengangkatan camat ditempatkan dalam kerangka persyaratan dan mekanisme seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya, pengangkatan camat bukan sekadar persoalan “Bupati punya kewenangan melantik”, karena kewenangan mengangkat tidak identik dengan kewenangan mengabaikan persyaratan.

Justru karena kepala daerah memiliki kewenangan pengangkatan, maka proses tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya