SUMENEP – Manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep, Jawab Timur, mulai disorot para jurnalis trotoar yang tergabung dalam organisasi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPC AWDI) Kabupaten Sumenep.
Pasalnya, manajemen kepegawaian di lingkungan Pemda berlambang kuda terbang itu disinyalir tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga DPC AWDI Kabupaten Sumenep harus bersikap.
Seperti diungkapkan Ketua DPC AWDI Kabupaten Sumenep, M. Rokib, bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melayangkan surat permohonan audit investigasi manajemen kepegawaian kepada Badan Kepengawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).
Hal itu dilakukan, ujar M. Rokib, untuk memastikan rentetan mutasi atau promosi jabatan yang dilakukan oleh Pemda Sumenep selama ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia.
“Kami berinisiatif akan melayangkan surat permohanan permintaan audit investigasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep kepada Badan Kepengewaian Negara,” kata M. Rokib, Kamis (30/6/2022) siang, di Warkop Pusda.
Adapun rentetan mutasi atau promosi terhadap beberapa jabatan baik itu struktural maupun fungsional, lanjutnya, perlu dipastikan apakah telah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria peraturan perundang-undangan atau malah sebaliknya?
Hasil analisis dalam kajiannya, diduga ada indikator ketidaksesuaian menurut regulasi terkait dengan mutasi atau promosi terhadap beberapa jabatan struktural maupun fungsional yang telah dilakukan oleh Pemda Sumenep.
Namun kendati demikian, pihaknya yang juga merupakan Kabiro media panjinasional.net daerah Sumenep itu masih enggan untuk menjelaskan secara detail mengenai hasil analisa dan kajian dari DPC AWDI Sumenep tersebut.
“Nanti setelah surat kami layangkan kepada BKN, mungkin akan kami jelaskan secara detail mengenai dugaan ketidaksesuaian menurut peraturan perundang-undangan terkait hal yang kami maksud,” tukasnya.
Lebih lanjut jurnalis panjinasional.net ini menyampaikan, bahwa langkah yang akan diambil DPC AWDI Sumenep tersebut juga sebagai bentuk untuk mendukung terwujudnya good goverment di Kabupaten ujung timur Pulau Madura bebas KKN.
“Sekaligus juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme),” tuturnya.
Apalagi audit investigasi manajemen kepengawaian ini, sambung dia, merupakan salah satu dari bagian yang termaktub dalam Peraturan Kepala BKN RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Standar Audit Manajemen Kepengawaian.
Maka dari itu, pihaknya akan meminta BKN RI untuk melakukan audit investigasi manajemen Kepegawaian tersebut sejak diberlakukan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.
“Dan inisiatif kami, juga akan meminta kepada BKN agar melakukan audit investigasi manajemen kepengawaian di lingkungan Pemkab Sumenep sejak diberlakukannya Undang-Undang Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS beserta Perubahannya,” pungkas M. Rokib.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Abd. Madjid, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan berkomentar hingga berita ditayangkan.
