Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Kalau seseorang belum memenuhi persyaratan tetapi memang ada dasar hukum yang secara khusus membolehkan pengangkatan dengan kewajiban tertentu setelahnya, Pemkab Sumenep wajib menunjukkan dasar tersebut.

Namun, apabila tidak ada dasar yang jelas, maka praktik “duduk lalu didik” patut dikritisi, ada apa gerangan?. Sebab negara tidak boleh mengajarkan logika bahwa persyaratan jabatan dapat dikejar setelah kursi jabatan sudah didapat.

Persyaratan bukan suatu pekerjaan rumah setelah pelantikan, seperti yang dikemukakan oleh Pemkab Sumenep. Persyaratan adalah pintu masuk sebelum seseorang diberi kewenangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dan dalam kasus pengangkatan camat di Kabupaten Sumenep, publik berhak mengetahui apakah pintu itu memang sudah dilewati, atau baru akan dicari kuncinya setelah pelantikan?.

Itulah pertanyaan yang semestinya dijawab secara terbuka oleh Pemkab Sumenep dan BKN. Bukan dengan narasi “sudah biasa”. Bukan pula sekadar dengan menyebut “ada rekomendasi BKN”.

Tetapi lebih dari itu harus dibuktikan dengan dasar hukum yang terang, dokumen yang dapat diuji, serta kepastian bahwa aturan yang sama berlaku bagi seluruh ASN.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5