Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Sertifikat Bukan Sekadar Formalitas

Ada kecenderungan membicarakan sertifikat profesi kepamongprajaan, seolah-olah hanya urusan administratif yang bisa dikejar belakangan. Pandangan seperti ini patut dikritisi.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 mengatur kompetensi pemerintahan sebagai bagian dari kompetensi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem sertifikasi kompetensi pemerintahan juga memiliki mekanisme tersendiri, termasuk uji kompetensi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan di Jawa Timur, terdapat Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri tingkat provinsi yang dibentuk untuk melaksanakan uji kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Artinya, sertifikat tersebut bukan sekadar kertas pelengkap berkas pelantikan. Ia merupakan bukti kompetensi bagi setiap ASN yang hendak promosi atau menempati suatu jabatan.

Kalau bukti kompetensi itu belum dimiliki, maka sangat wajar apabila publik mempertanyakan bagaimana seseorang dapat langsung menduduki jabatan yang mensyaratkan kompetensi tersebut.

Rekomendasi BKN Harus Bisa Diuji

Sebelumnya, Pemkab Sumenep menyebut pengangkatan para camat berdasarkan rekomendasi BKN. Baik kalau memang demikian, justru persoalannya menjadi semakin terang, cukup tunjukkan dasar rekomendasinya.

Publik tidak membutuhkan klaim bahwa “BKN sudah merekomendasikan”. Publik membutuhkan penjelasan:

1. Rekomendasi tersebut diterbitkan berdasarkan regulasi apa?
2. Apakah rekomendasi berlaku untuk seluruh pejabat yang dilantik?
3. Apakah pejabat yang belum memiliki sertifikat kepamongprajaan diperbolehkan menduduki jabatan camat terlebih dahulu?
4. Apa status persyaratan kompetensi pada saat pelantikan?
5. Berapa lama batas pemenuhannya?
6. Apa konsekuensi apabila sertifikasi tidak diperoleh?
7. Dan apakah rekomendasi tersebut merupakan persetujuan pengangkatan atau hanya rekomendasi pembinaan/pengembangan kompetensi?

Ini penting. Sebab rekomendasi lembaga tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau ada aturan khusus yang memang memungkinkan pemenuhan kompetensi setelah pengangkatan, silakan Pemkab Sumenep menjelaskannya secara terbuka.

Tetapi kalau tidak ada, maka “rekomendasi BKN” tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk mengakhiri perdebatan syarat administratif dan kompetensi jabatan.

Gubernur Jangan Hanya Menjadi Penonton

UU Pemerintahan Daerah, bahkan memberikan konsekuensi khusus. Pasal 224 ayat (3) menyebut, bahwa pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya