Gus Kikin, Bos Migas Terpilih Jadi Ketum PBNU: Saat Kepemimpinan NU Bersinggungan dengan Kekayaan Energi

Dengan demikian, ukuran keberhasilan investasi migas tidak semata-mata, berapa besar minyak dan gas yang keluar dari bumi. Ukuran yang lebih penting adalah, berapa besar kesejahteraan yang tinggal di daerah setelah migas tersebut diproduksi.

PI 10 Persen Jangan Sampai Terlambat

Ada satu instrumen lain yang tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep, yakni Participating Interest (PI) 10 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Ombudsman Akan Panggil Para Pihak Maladministrasi Lapangan Futsal Talango?

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengatur penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja migas. Aturan tersebut telah diubah melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 dan masih berstatus berlaku.

Dalam ketentuan tersebut, PI 10 persen merupakan instrumen agar daerah penghasil dapat ikut memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa mekanisme PI memberikan ruang bagi daerah untuk ikut berperan dalam pengelolaan, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan migas.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mulai mempersiapkan diri secara serius. Bukan ketika produksi sudah berjalan baru sibuk mencari dokumen, dan bukan ketika kontrak komersial sudah berjalan baru membentuk tim.

Bahkan, jangan sampai ketika kesempatan sudah sempit baru berdebat mengenai siapa yang berhak. Hak daerah harus dikawal sejak awal.

Belajar dari Pengalaman PT KEI Ltd

Pengalaman Participating Interest atau PI 10 persen, pada wilayah kerja migas lain di Sumenep, tepatnya di Kepulauan Sapeken, semestinya menjadi pelajaran.

Kisah panjang mengenai PI pada Blok Kangean yang melibatkan Kangean Energy Indonesia (KEI) menunjukkan, bahwa hak ekonomi daerah dalam industri migas tidak selalu sederhana.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Hasan Al-Hakiki

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya