Gus Kikin, Bos Migas Terpilih Jadi Ketum PBNU: Saat Kepemimpinan NU Bersinggungan dengan Kekayaan Energi

Sumenep Jangan Menjadi Penonton di Tanah Sendiri

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada siapa pemilik perusahaan atau siapa Ketua Umum PBNU. Yang harus menjadi perhatian adalah masa depan sumber daya alam Sumenep.

Migas tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi korporasi dan penerimaan bagi negara. Sementara masyarakat di sekitar sumur tetap bergulat dengan persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Baca Juga :  Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, Pemerintahan Kabupaten Sumenep perlu membangun satu sistem pengawalan terpadu terhadap pengembangan Lapangan ENC selanjutnya.

Mulai dari DBH, PI 10 persen, PPM, CSR, tenaga kerja lokal, kontrak lokal, lingkungan, pembebasan lahan hingga transparansi produksi dan penerimaan daerah.

Pemkab Sumenep juga perlu memperkuat kapasitas BUMD agar tidak hanya menjadi nama dalam dokumen PI, tetapi benar-benar memiliki kemampuan finansial, hukum, teknis dan tata kelola untuk menjalankan hak daerah.

Kementerian ESDM sendiri telah menekankan, bahwa pelaksanaan PI membutuhkan partisipasi aktif pemerintah daerah dan mekanisme pembiayaan yang jelas.

Jadi, jangan sampai sejarah terulang. Jangan sampai ketika minyak dan gas sudah mengalir, daerah baru sibuk menghitung berapa yang seharusnya diterima.

Momentum Baru atau Ujian Baru?

Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031 merupakan momentum penting bagi NU.

Pada saat bersamaan, pengembangan Lapangan ENC di Kabupaten Sumenep juga memasuki fase yang semakin strategis.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Hasan Al-Hakiki

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya