Gus Kikin, Bos Migas Terpilih Jadi Ketum PBNU: Saat Kepemimpinan NU Bersinggungan dengan Kekayaan Energi

Karena itu, setiap proses pembebasan lahan harus memastikan:

1. Status kepemilikan tanah jelas;
2. Pemilik atau pihak yang berhak teridentifikasi;
3. Nilai kompensasi disepakati secara transparan;
4. Proses administrasi terdokumentasi;
5. Tidak ada tekanan kepada masyarakat;
6. Tersedia mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Jangan sampai kekayaan energi yang seharusnya membawa kemakmuran justru melahirkan konflik agraria.

Baca Juga :  Lewat Batas Usia Menurut Permensos, TKSK Sapeken Harus Berhenti?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gus Kikin dan Tantangan Etika Kepemimpinan

Di sinilah posisi Gus Kikin menjadi menarik. Sebagai pengusaha, ia tentu memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai hukum.

Namun sebagai Ketua Umum PBNU, ia juga memiliki tanggung jawab moral dan organisasi yang jauh lebih luas.

Karena itu, publik berhak berharap adanya standar transparansi dan tata kelola yang tinggi ke depannya.

Bukan karena Gus Kikin otomatis memiliki konflik kepentingan hanya karena mempunyai latar belakang bisnis migas.

Tetapi karena kepemimpinannya di PBNU akan berlangsung bersamaan dengan keberadaan bisnis di sektor strategis yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Sebab transparansi adalah jalan keluar paling sehat.

Jika diperlukan, batas antara kepentingan organisasi dan kepentingan bisnis harus dibuat terang. Struktur kepemilikan, jabatan, kewenangan, serta potensi benturan kepentingan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang menghindari pertanyaan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu menjawab pertanyaan dengan data.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Hasan Al-Hakiki

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya