Gus Kikin, Bos Migas Terpilih Jadi Ketum PBNU: Saat Kepemimpinan NU Bersinggungan dengan Kekayaan Energi

Acap kali ada persoalan kelembagaan, pembiayaan, struktur BUMD, administrasi, negosiasi, hingga tata kelola.

Karena itu, jika Lapangan ENC memasuki tahap komersial, Pemkab Sumenep tidak boleh datang sebagai pihak yang sekadar menunggu pembagian.

Pemkab Sumenep harus datang sebagai pemerintah daerah yang memahami regulasi, memiliki data, mempunyai tim profesional dan tahu persis apa hak daerah.

Baca Juga :  Kurniadi Sambangi Bawaslu Sumenep Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jangan Campurkan PPM dengan CSR

Hal lain yang juga harus diperjelas adalah program pemberdayaan masyarakat. EML sendiri wajib mencantumkan sejumlah kegiatan CSR.

Semisalnya antara lain bantuan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perekrutan dan pelatihan masyarakat lokal, bantuan renovasi masjid, komputer serta peralatan olahraga.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa CSR tidak identik dengan seluruh kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam kegiatan hulu migas memiliki kerangka tersendiri.

Karena itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten Sumenep dan masyarakat harus memiliki data yang jelas, meliputi:

1. Apa program PPM?
2. Apa program CSR?
3. Siapa penerima manfaat?
4. Berapa nilai anggarannya?
5. Bagaimana indikator keberhasilannya?
6. Apakah program tersebut berkelanjutan?
7. Apakah masyarakat lokal benar-benar terlibat dalam perencanaan?

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Hasan Al-Hakiki

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya