Perahu BUMDes Gayam Nangkring, Ratusan Juta Anggaran Desa Melayang

Okedaily.com, Sumenep – Perahu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, nangkring di belakang kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pulau Sapudi.

Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya media ini, permodalan untuk membuat perahu tersebut bersumber dari Dana Desa dengan nominal lebih 300 jutaan rupiah.

Nahasnya, dari hasil pantauan awak media, perahu tersebut mangkrak dalam kondisi rusak parah, terutama kerusakan itu berada di bagian mesin dan di bagian bawah mengalami kebocoran. Warna yang layu menggambarkan perahu tersebut sudah lama tidak terpakai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perahu tersebut merupakan perahu bekas yang dilelang dengan harga awalnya sekitar 100 juta rupiah, kemudian direnovasi sehingga dijadikan sebagai BUMDes Gayam.

Sejak awal, perahu itu beroperasi pada tahun 2018, sedangkan mengalami kerusakan dan tidak terpakai mulai pertengahan tahun 2019 lalu.

“Sudah lama itu mangkrak mas, saya tidak tau kenapa, katanya sih sudah rusak parah,” ujar salah satu warga Desa Gayam saat ditemui di Pelabuhan, Senin (15/11).

Pada saat tim media okedaily.com mengkonfirmasi Kepala Desa Gayam melalui Sekdes Gayam, Raihana mengatakan, mangkraknya perahu BUMDes Gayam karena disebabkan kepengurusan BUMDes yang tidak aktif.

“Ya tidak aktif, karena yang mau dikelola sudah seperti itu perahunya, andai masih beroperasi mungkin pengurus BUMDes-nya tidak akan malas-malasan juga, soalnya gaji mereka diambilkan dari hasilnya itu,” ujarnya.

Selain itu, mangkraknya perahu tersebut juga karena akibat ada banyak kerusakan yang tidak diperbaiki, sehingga sampai saat ini masih diupayakan.

Selanjutnya, ia mengutarakan bahwa sejak awal dirinya mengaku bahwa parahu tersebut dalam dibeli dalam kondisi bekas dan direnovasi menjadi lebih besar.

“Perahu itu awalnya kecil,  karena ada rencana digunakan untuk trayek angkut barang, sehingga  direnovasi menjadi lebih besar,” katanya.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan, terkait penyertaan modal, awalnya Desa mengeluarkan Anggaran sekitar Rp. 92,5 Juta, sedangkan pada penyertaan modal kedua, Desa Gayam mengeluarkan kurang lebih 225 Juta rupiah.

Kemudian, saat ditanyakan apakah perahu itu akan terus dibiarkan, Sekdes Perempuan itu menjawab bahwa akan dianggarkan lagi untuk direnovasi ulang. Rencananya kata dia, Kepala Desa Gayam akan  merenovasi perahu itu dengan ukuran lebih kecil.

“Memang ada rencana untuk diperbaiki, sempat juga mau ditukar tambah, tapi terlalu mahal,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Dia mengatakan prihal prosentase hasil BUMDes Gayam selama berjalan, Raihana mengaku sempat menerima sekitar 1 juta rupiah untuk dimasukkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Sebenarnya sempat ada pendapatan BUMDes sebanyak 10 juta,  tapi digunakan untuk pemeliharaan  kerusakan-kerusakannya, itu semuanya ada pembukuannya,” katanya.

Kendati tersebut, direspon oleh salah satu Aktivis Pemuda Pulau Sapudi, Misbahol Munir, mengatakan bahwa seharusnya penyertaan modal untuk BUMDes harus direncanakan dengan matang.

Karena menurut dia, pemilahan usaha harus memiliki range option dan intensitas evaluation,  sehingga tidak ada uang yang notabenenya anggaran negara terbuang cuma-cuma alias dimubadzirkan.

“Kalau sudah seperti itu, berapa anggaran negara yang sudah dihabiskan cuma-cuma,” ujarnya.

Selanjutnya, Dia menerangkan, meskipun BUMDes itu bisa memiliki  penghasilan yang lebih, pengadaan barang usaha juga perlu diperhatikan.

“Seperti pembelian bahan bekas, juga harus diperhatikan sejauh mana kualitasnya,” ucap mantan Aktivis HMI Malang itu.

Bahkan sebelumnya, Aktivis jebolan Malang itu juga menilai bahwa Desa Gayam merupakan satu-satunya Desa yang BUMDes-nya tidak fiktif, sementara untuk Desa yang lainnya, dia menduga hanya ada struktur tanpa aktivitas.

Namun ternyata, Dia mengaku, meski BUMDes Gayam berjalan, masih kurangnya pembinaan dari pihak Desa, sehingga tata kelola BUMDes cenderung terima apa adanya.

“Coba saja tidak tergesa-gesa untuk memilah usaha, dan tata kelolanya dimatangkan, sehingga upaya itu tidak akan menghabiskan anggaran banyak,” tandasnya.

Misbah menjelaskan, BUMDes secara umum adalah mitra pemerintah khususnya Kementrian Desa. Hal itu masuk dalam sistem tatanan, guna memberikan fungsioner khusus tingkat Desa.

Selain itu, dalam rangka menggerakkan dan menopang kebangkitan ekonomi kerakyatan yang terstruktur dari pusat menuju Desa, sehingga bisa bangkit dalam suatu Potensi yang ada di masing-masing Desa. Karena Desa merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia.