Bak Pepesan Kosong, SPP Gratis Hanya Janji Politik Gubernur Khofifah?

OKEDAILY, MADURA – Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) Negeri di Jawa Timur (Jatim) adalah gratis.

Khofifah pun meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun, seperti dilansir kanal resmi Pemprov Jatim, pada Selasa, 7 Juli 2020.

“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” tutur Khofifah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga : Masih Pungut SPP, Segini Besaran Dana BOS SMA Negeri 1 Sumenep

Pagi itu di Gedung Negara Grahadi, Khofifah mengatakan bahwa pengganti SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Selain itu, pengganti SPP juga bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jatim, dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020.

Sementara untuk SMA dan SMK swasta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh.

Baca Juga : Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Sumenep Pungut SPP?

Khofifah menghimbau kepada masyarakat Jatim agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.

“Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. InsyaAllah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tegasnya.

Syamsul Arifin : SPP Gratis Hanya Janji Politik

Seorang Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya.

Baca Juga : Arogansi Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep Memalukan, Tidak Faham Aturan?

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018, fungsi Cabdin yaitu pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dicanangkan di bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan.

Jelas tercantum, bahwa Cabdin harus melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dan program Gubernur Jatim. Salah satunya ialah Program SPP Gratis SMA dan SMK Negeri se-Jatim yang ditetapkan oleh Khofifah pada, tahun 2019 silam.

Betapa mengejutkan tentunya, jika ada Kacabdin di sebuah wilayah yang telah menyampaikan bahwa Program SPP SMA dan SMK Negeri setempat adalah gratis, sungguh ironis jika dianggap pepesan kosong tak lebih dari sebuah janji politik belaka.

Baca Juga : Dinas Pendidikan Sumenep Tak Berdaya, Kepala SMPN 2 Raas : Saya Bisa Remote Dari Asta

Adalah Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin, ketika dikonfirmasi awak media ber-statement bahwasanya program luar biasa Khofifah, yakni SPP Gratis SMA dan SMK Negeri, dikatakan hanya janji politik Gubernur.

“Itu kan janji politik beliau, tapi kenyataannya di Jawa Timur sekolah-sekolah besar itu meminta partisipasi orang tua siswa. Coba sampeyan jangan cek disini saja (Wilayah Sumenep, red),” ujar Syamsul Arifin, Senin (21/11).

Bahkan dengan blak-blakan, ia menuding wilayah lain di Jatim seperti Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Malang dan Tulungagung juga melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Sumenep, menagih SPP.

Baca Juga : Upaya Penertiban Tambak Udang Ilegal, Akankah Pemkab Sumenep Berani?

Lebih jauh Syamsul Arifin, bahkan seperti menyindir Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rutin digelontorkan Pemerintah kepada setiap siswa pertahunnya.

“Namanya saja BOS, bantuan bukan pemenuhan. Namanya bantuan ya pemerintah membantu, kekurangannya ya bisa meminta partisipasi masyarakat dan orang tua,” tukas Syamsul, yang diketahui merupakan salah satu Kacabdin Pendidikan Pemprov Jatim yang menerima penghargaan dari Gubernur Khofifah.

Tentunya pernyataan Syamsul itu, terdengar layaknya mencari pembenaran terhadap pungutan yang terjadi di SMA dan SMK Negeri di Sumenep, yang semestinya tak terlontar dari seorang Kacabdin.

Baca Juga : Catatan Jurnalis Trotoar, SK Bupati Sumenep Tentang DPKS Tak Ubahnya Bungkus Kacang

Sudah sepatunya, Gubernur Khofifah hendaknya cepat mengambil sikap terkait apa yang disampaikan oleh Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin yang mana dengan lugas ia menyebut bahwa Program SPP Gratis SMA dan SMK Negeri se-Jatim hanya janji politik.