Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

Ia harus menjadi salah satu kanal informasi yang memberikan data pemerintahan secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika struktur pemerintahan berubah, informasi seharusnya diperbarui. Jika pejabat berganti, data seharusnya disesuaikan.

Jika anggaran untuk pengelolaan website memang dialokasikan, masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan dan bagaimana anggaran tersebut digunakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

GPS menyebut menerima informasi mengenai anggaran website desa saobi yang nilainya diluar ketentuan rata-rata yaitu sekitar Rp54 juta.

Memang angka tersebut belum boleh diperlakukan sebagai fakta final sebelum diverifikasi melalui APBDesa, dokumen pelaksanaan anggaran, serta realisasi anggaran.

Tetapi jika angka tersebut benar, pertanyaan publik menjadi wajar, apa output yang dihasilkan dari anggaran tersebut?. Sebab, digitalisasi pemerintahan seharusnya membuat informasi semakin terang. Bukan menciptakan ruang misteri baru.

Jangan sampai teknologi menjadi kebijakan bergigi ompong, ada perangkatnya, ada anggarannya, ada websitenya, tetapi informasi mendasarnya justru tidak akurat.

DPMD Sumenep: Bola Kini Berada di Tangan Pembina Pemerintahan Desa

Dalam audiensi tersebut, GPS menyampaikan berbagai persoalan kepada DPMD Kabupaten Sumenep, dan menerima aspirasi tersebut serta akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Pemdes Saobi guna melakukan pendampingan.

DPMD juga disebut memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi, termasuk keterlibatan Sekretaris Desa, aparatur desa, dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kebijakan desa.

Respons tersebut patut diapresiasi. Tetapi audiensi tidak boleh berhenti sebagai forum bertukar cerita, karena masyarakat membutuhkan tindak lanjut.

Kata “akan ditindaklanjuti” baru memiliki makna ketika diikuti pemeriksaan, klarifikasi, rekomendasi, perbaikan, dan jika ditemukan pelanggaran tindakan sesuai kewenangan. Karena itu, bola kini berada pada pembina pemerintahan desa.

DPMD memiliki ruang untuk memastikan apakah berbagai persoalan yang disampaikan GPS merupakan persoalan administratif biasa, persoalan tata kelola, kekurangan dalam keterbukaan informasi, atau terdapat persoalan lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Tujuh Pertanyaan yang Layak Dijawab

Dari keseluruhan persoalan yang disampaikan GPS, setidaknya ada tujuh pertanyaan publik yang layak mendapatkan jawaban:

1. Bagaimana mekanisme kehadiran dan pelaksanaan tugas Kepala Desa Saobi dalam pelayanan masyarakat?;
2. Bagaimana sistem keamanan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman desa?;
3. Sejauh mana BPD dan aparatur desa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan serta APB Desa?;
4. Di mana dan bagaimana informasi APB Desa tahun 2025 dan 2026 dipublikasikan kepada masyarakat?;
5. Apakah informasi struktur pemerintahan pada website Desa Saobi telah sesuai dengan kondisi faktual?;
6. Benarkah terdapat anggaran sekitar Rp54 juta untuk website desa, dan jika benar, bagaimana perencanaan serta realisasinya?;
7. Apa tindak lanjut konkret DPMD Kabupaten Sumenep setelah menerima aspirasi GPS?.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya