Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

Tujuh pertanyaan tersebut sebenarnya tidak sulit dijawab, apabila tata kelola pemerintahan desa saobi berjalan dengan dokumentasi yang baik.

Desa Bukan Panggung Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang GPS dan Pemerintah Desa Saobi. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih besar, untuk siapa kekuasaan di desa dijalankan?.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala desa dipilih masyarakat. Perangkat desa bekerja untuk pelayanan masyarakat. Dan BPD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan.

Sementara anggaran desa saobi berasal dari sumber-sumber keuangan publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Pemdes Saobi tidak boleh berubah menjadi ruang kekuasaan yang sulit disentuh pertanyaan publik. Kritik terhadap pemerintah desa, bukan otomatis berarti permusuhan terhadap pemerintah desa.

Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan kepentingan masyarakat dapat menjadi mekanisme koreksi agar pemerintahan saobi berjalan lebih baik.

Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan data.

Jika GPS benar, pemerintah desa saobi harus memperbaiki. Jika sebagian informasi GPS keliru, pemerintah desa saobi berhak memberikan klarifikasi.

Bahkan, apabila ada perbedaan persepsi, dokumen harus menjadi hakimnya. Jika ada pelanggaran, mekanisme hukum dan administrasi harus bekerja. Dengan cara itu, tidak ada pihak yang perlu dihakimi sebelum proses klarifikasi.

Jangan Biarkan Saobi Menjadi Desa yang Sunyi dari Informasi

Desa saobi tidak boleh hanya terdengar ketika pesta demokrasi berlangsung. Ia juga tidak boleh ramai ketika ada kegiatan seremonial, tetapi sunyi ketika masyarakat bertanya tentang anggaran dan pelayanan.

Desa saobi bukan milik kepala desa. Bukan milik perangkat desa. Bukan pula milik BPD. Desa saobi adalah ruang hidup masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang masuk ke desa harus memiliki pertanggungjawaban.

Setiap kebijakan harus memiliki proses. Setiap jabatan harus memiliki tanggung jawab. Dan setiap pertanyaan masyarakat harus memiliki jawaban.

GPS menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut audiensi tersebut. Sikap itu dapat menjadi bagian dari kontrol sosial, sepanjang dilakukan dengan data, etika, dan tetap memberi ruang kepada pihak yang dipersoalkan untuk memberikan klarifikasi.

Pada titik ini, persoalannya bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Persoalannya adalah apakah pemerintahan desa mampu membuktikan bahwa mandat masyarakat benar-benar dijalankan.

Sebab desa yang demokratis bukan desa yang tidak pernah ditanya. Desa yang demokratis adalah desa yang tidak takut ketika rakyat bertanya.

Dan Saobi tidak boleh menjadi desa yang hanya terdengar ketika ada pesta demokrasi, tetapi terlalu sunyi ketika masyarakat meminta informasi.

Gerakan Pemuda Saobi (GPS): Mengawal Desa, Menjaga Amanah, Membela Kepentingan Masyarakat.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5