Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan

Apabila pendanaan berasal dari pemerintah pusat, publik tetap berhak mengetahui informasi yang relevan mengenai penggunaan dana sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Sementara itu, penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Sumenep tetap harus memperhatikan peraturan, keselamatan, ketertiban, dan hak masyarakat setempat.

Dengan demikian, pernyataan bahwa anggaran berasal dari kementerian tidak dapat dijadikan jawaban menyeluruh atas kritik mengenai penutupan jalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertanyaan yang lebih penting ialah, siapa penanggung jawab operasional kegiatan, siapa yang menyusun dan mengesahkan rencana penutupan jalan, siapa yang memastikan rekayasa lalu lintas berjalan, serta siapa yang menerima dan menindaklanjuti keluhan warga?.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Dewi justru menyebut bahwa rekayasa lalu lintas merupakan ranah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep serta Polresta Sumenep.

“Kalau itu ranahnya Disperkimhub dan Polresta, Mas,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melalui rapat koordinasi dan perizinan Kapolresta. Bahkan, Dewi mengklaim Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, telah menerbitkan surat edaran terkait penutupan jalan tersebut.

Namun, ketika redaksi meminta salinan surat edaran yang dimaksud, Dewi tidak bersedia membagikannya. Ia juga mengakui bahwa pihaknya dan panitia tidak melakukan sosialisasi kepada pihak kelurahan hingga tingkat RT.

Di titik inilah persoalan transparansi menjadi penting. Jika memang terdapat surat edaran yang menjadi dasar informasi penutupan jalan, masyarakat patut memperoleh penjelasan mengenai isi, ruang lingkup, dan penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan mengenai keberadaan dokumen tidak dengan sendirinya menjawab apakah substansinya telah dikomunikasikan kepada warga, apakah pengaturan akses sudah memadai, dan apakah pelaksanaan di lapangan sesuai rencana.

Pemerintah daerah Sumenep perlu menjelaskan duduk perkara berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar saling menunjuk kewenangan.

Disperkimhub Mengaku Hanya Mendampingi, Bukan Menyusun Rekayasa Lalu Lintas

Keterangan berbeda muncul dari Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang D. Iskandar, melalui Kasi Lalu Lintas Ahmad Zaidi, menyatakan bahwa pihaknya tidak menyusun roadmap atau rencana pengaturan lalu lintas festival tersebut.

“Siap, kami dari Disperkimhub cuma membantu mendampingi, Bapak. Semua arahan dan petunjuk kami lakukan sesuai rakor bertempat di Disbudporapar,” ungkap Zaidi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya membantu mempersiapkan pembatas jalan. “Untuk rekayasa lalinnya bukan dari kami, Bapak. Kami cuma membantu mempersiapkan load barrier,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Jika Disperkimhub Sumenep menyatakan hanya membantu menyediakan pembatas jalan, sementara Disbudporapar Sumenep menyebut rekayasa lalu lintas menjadi ranah Disperkimhub dan Polresta, publik membutuhkan penjelasan.

Penjelasan yang lebih konkret tersebut mengenai siapa yang menyusun rencana, siapa yang melakukan penilaian teknis, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengalihan arus.

Dalam tata kelola pemerintahan, pembagian kewenangan memang diperlukan. Namun, pembagian kewenangan tidak boleh berubah menjadi pembagian alasan untuk menghindari tanggung jawab.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya