Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Karena itu, bagi GMNI Sumenep, gagasan Sumenep Kepulauan harus diuji bukan dengan seberapa menarik narasinya, melainkan dengan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

1. Apakah perubahan tersebut akan memperkuat pemerataan?
2. Apakah akan memperbaiki pelayanan publik?
3. Apakah akan memberikan kepastian fiskal?
4. Apakah akan mempercepat pembangunan infrastruktur kepulauan?
5. Apakah akan memperkuat konektivitas?
   Atau justru berhenti sebagai simbol politik?

Roni mempertanyakan arah kebijakan tersebut dengan satu kalimat yang cukup tajam. “Wacana Sumenep Kepulauan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat, atau sekadar menjadi komoditas elite politik?”.

Pertanyaan tersebut seharusnya tidak dijawab dengan kemarahan. Ia justru harus dijawab dengan kajian dan data yang konon naskah akademiknya tengah digodok di BRIDA Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Dana Ratusan Juta Rupiah Raib, Pagar Pasar Batuan Sumenep di Lahan Sengketa

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika memang perubahan nomenklatur memberikan manfaat besar, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan manfaat tersebut secara terbuka kepada publik.

Namun jika terdapat konsekuensi administratif, fiskal, hukum, sosial, dan ekonomi, masyarakat juga berhak mengetahuinya.

Sebab masyarakat kepulauan bukan objek yang hanya disebut ketika identitas kepulauan dibutuhkan dalam narasi politik. Mereka adalah subjek pembangunan.

Di kepulauan terdapat nelayan, petani, pedagang, guru, tenaga kesehatan, pelajar, perempuan, anak-anak, dan keluarga yang setiap hari berhadapan dengan tantangan geografis.

Karena itu, pembicaraan tentang kepulauan semestinya dimulai dari kebutuhan mereka. Bukan sekadar dari bagaimana mereka disebut.

Ketika Marhaen Dipertanyakan dalam Praktik Kebijakan

Roni juga mengkritisi orientasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melihat persoalan kepulauan. Ia mengingatkan agar prinsip keberpihakan terhadap masyarakat kecil tidak berhenti menjadi jargon politik.

Dalam konteks itu, GMNI Sumenep mempertanyakan bagaimana nilai-nilai kerakyatan yang selama ini menjadi bagian dari identitas politik dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan.

Kritik tersebut pada dasarnya bukan semata persoalan identitas politik. Yang dipersoalkan adalah konsistensi antara gagasan kerakyatan dan kebijakan konkret.

Jika wong cilik menjadi orientasi politik, maka ukuran keberpihakannya seharusnya dapat ditemukan di jalan-jalan desa. Di ruang kelas. Di puskesmas. Di pelabuhan. Di perahu nelayan. Di pasar-pasar rakyat. Dan di rumah-rumah masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

Sebab rakyat tidak membutuhkan romantisme politik tentang wong cilik. Rakyat membutuhkan pelayanan publik yang hadir ketika mereka membutuhkannya.

Jangan Sibuk Mengganti Nama tetapi Lupa Membenahi Keadaan

Di sinilah kritik GMNI Sumenep menjadi semakin substantif. Pemkab dan DPRD Sumenep didorong untuk tidak menjadikan perubahan nomenklatur sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan kepulauan.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya