Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Jika identitas kepulauan semakin sering disebut tetapi masyarakat kepulauan tetap berada di pinggir pembangunan, maka pertanyaan “Sumenep Kepulauan untuk siapa?” akan terus menggantung. Dan GMNI Sumenep memilih untuk terus menanyakannya.

Bukan karena setiap perubahan harus ditolak. Tetapi karena setiap perubahan kebijakan publik harus memiliki alasan, dasar hukum, kajian, ukuran manfaat, dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.

Di situlah demokrasi bekerja. Bukan hanya ketika rakyat datang ke bilik suara, tetapi juga ketika rakyat mempertanyakan kebijakan pemerintah setelah suara mereka diberikan. Sebab demokrasi membutuhkan suara yang memilih. Tetapi demokrasi juga membutuhkan suara yang mengawasi.

Baca Juga :  Menolak Wacana Sumenep Kepulauan, GMNI Nyekar ke Makam Para Pahlawan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembangunan bukan tentang seberapa megah narasinya. Pembangunan adalah tentang seberapa nyata manfaatnya. Dan rakyat tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika masa depannya sedang dibicarakan.

Sumenep Kepulauan untuk Siapa?

Pertanyaan itu kini berada di ruang publik. Jawabannya tidak cukup dengan pidato. Tidak cukup dengan slogan. Dan tentu tidak cukup dengan mengganti nama. Jawabannya harus dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar mengubah nasib rakyat.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4