Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Jika memang terdapat ketimpangan struktural antara wilayah daratan dan kepulauan, maka persoalan tersebut harus dibedah secara terbuka.

1. Berapa besar kesenjangan infrastrukturnya?
2. Bagaimana distribusi anggaran selama ini?
3. Bagaimana akses pendidikan?
4. Bagaimana pelayanan kesehatan?
5. Bagaimana konektivitas antarpulau?
6. Bagaimana kondisi transportasi laut?
7. Bagaimana distribusi kebutuhan pokok?
8. Bagaimana peluang ekonomi masyarakat?
9. Dan kebijakan afirmatif apa yang benar-benar diberikan kepada masyarakat kepulauan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih dekat dengan kehidupan rakyat daripada sekadar perdebatan mengenai tambahan satu kata dalam nomenklatur kabupaten.

Sebab kemiskinan tidak mengenal nomenklatur. Jalan rusak tidak peduli apakah nama kabupatennya Sumenep atau Sumenep Kepulauan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anak-anak sekolah tidak otomatis memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik karena identitas daerahnya berubah.

Orang sakit tidak otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak hanya karena nama kabupatennya berganti.

Dan nelayan tidak otomatis lebih sejahtera karena kata nama Kepulauan tercantum dalam administrasi pemerintahan.

Empat Tuntutan GMNI Sumenep

Melalui mimbar bebas Sumenep Kepulauan untuk siapa?, DPC GMNI Kabupaten Sumenep menyampaikan empat tuntutan utama.

1. Menolak Wacana Nomenklatur Sumenep Kepulauan

GMNI Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumenep tidak memaksakan perubahan nomenklatur sebelum tersedia kajian akademik, hukum, administratif, fiskal, sosial, dan ekonomi yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Memperkuat Perjuangan Kepentingan Daerah Kepulauan

Pemerintah daerah dan DPRD Sumenep didesak lebih serius memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan melalui kebijakan nasional yang memberikan kepastian hukum dan fiskal bagi daerah dengan karakter geografis kepulauan.

Bagi GMNI, perjuangan kepulauan tidak boleh berhenti pada pergantian label administratif. Yang lebih penting adalah lahirnya kebijakan afirmatif dan keadilan fiskal yang benar-benar dirasakan masyarakat.

3. Mengawal RUU Daerah Kepulauan

GMNI Sumenep mendesak pemerintah daerah dan wakil rakyat Sumenep untuk lebih serius mengawal serta mendorong pemerintah pusat agar proses legislasi mengenai daerah kepulauan memperoleh kepastian.

Bagi GMNI, kepastian regulasi dan kebijakan fiskal bagi daerah berciri kepulauan jauh lebih penting untuk diperjuangkan apabila tujuannya adalah memperkuat pembangunan wilayah kepulauan.

4. Menghentikan Gimik Politik

GMNI Sumenep meminta para elite politik tidak menjadikan identitas kepulauan sekadar komoditas politik. Masyarakat kepulauan membutuhkan kerja nyata. Bukan sekadar narasi. Bukan sekadar slogan. Dan bukan sekadar perubahan nama.

Yang Dipertanyakan Bukan Nama, Melainkan Nasib Rakyat

Pada akhirnya, Mimbar Bebas Sumenep Kepulauan untuk Siapa? bukan sekadar penolakan terhadap sebuah nomenklatur. Ia merupakan gugatan terhadap cara berpikir pembangunan yang berpotensi menempatkan simbol lebih tinggi daripada substansi.

Sebuah pemerintahan tidak dinilai dari seberapa indah nama daerahnya. Pemerintahan dinilai dari seberapa jauh kebijakannya mampu mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Jika nama berubah tetapi ketimpangan tetap tinggal, perubahan tersebut hanya memindahkan tinta dari satu dokumen ke dokumen lainnya.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya