Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi asumsi.

Kantor Pusat PT Garam di Sumenep, Mengapa Koordinasi Terasa Jauh?

Ada satu fakta yang membuat persoalan ini semakin menarik. Kantor pusat PT Garam berada di Kabupaten Sumenep. Namun, untuk kepentingan akses dan percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat, manajemen juga memiliki keberadaan di Jakarta dan Gresik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, kantor kita pusatnya di Sumenep. Cuma untuk mempercepat gerak, atau kedekatan dengan pemerintah, direksi manajemen memilih tempat yang aksesnya lebih mudah dijangkau,” jelasnya.

Menurut dia, keberadaan manajemen di lokasi yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi. “Lebih kepada sana saja, lebih kepada kecepatan koordinasi saja,” tegas Miftah.

Penjelasan ini sekaligus memberikan gambaran mengapa keputusan mengenai aset yang berada di daerah belum tentu dapat diselesaikan oleh pejabat atau unit kerja yang berada di daerah.

Namun, justru di titik inilah masyarakat Sumenep dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar kepada pihak PT Garam.

Jika kantor pusat PT Garam berada di Sumenep, mengapa penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan desa di Sumenep terasa membutuhkan rantai koordinasi yang panjang?.

Pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh PT Garam menolak program pemerintah. Sebaliknya, keterangan Miftah justru menunjukkan PT Garam cukup mendukung KDMP, tetapi keputusan pemanfaatan lahan tetap membutuhkan persetujuan manajemen.

Jangan Sampai Program Strategis Terhambat di Meja Birokrasi

Pemerintah sejak awal menempatkan KDMP sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi.

Inpres 9/2025 bahkan menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengambil langkah komprehensif, terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembentukannya.

Pada Juli 2026, Presiden Prabowo kembali menegaskan KDMP diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk perdagangan kebutuhan pokok, simpan pinjam, apotek, gudang, logistik dan cold storage.

Maka dari itulah persoalan lahan yang diajukan oleh desa tersebut seharusnya tidak berhenti pada kalimat “masih menunggu arahan manajemen”.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya