Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Lebih dari itu, yang dibutuhkan desa adalah kepastian. Jika lahan memang dapat dimanfaatkan, sampaikan mekanisme dan persetujuannya.

Pun sebaliknya, apabila tidak dapat dimanfaatkan, jelaskan alasannya. Atau jika masih membutuhkan dokumen tambahan, sampaikan kekurangannya kepada pemerintah desa.

Kemudian, jika keputusan memang berada di tangan manajemen pusat, berikan informasi mengenai tahapan yang harus ditempuh. Sebab yang paling melelahkan bukan soal penolakan, melainkan ketidakpastian.

Baca Juga :  Rekrutmen Dewan Pendidikan Sumenep Cacat Hukum, Syafrawi : Anggaran yang Melekat Harus Dipending

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, PT Garam sebagai BUMN juga memiliki kewajiban menjaga tata kelola aset perusahaan. Karena itu, percepatan bukan berarti mengabaikan prosedur.

Tentunya, hal yang paling diperlukan adalah prosedur yang transparan, komunikasi yang jelas, dan keputusan yang memiliki kepastian waktu.

Jangan sampai program yang dirancang pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa justru tersendat karena persoalan koordinasi antarmeja.

Apalagi, empat desa di Sumenep tersebut sudah mengajukan permohonan. Kini masing-masing pemerintah desa menunggu lahan untuk KDMP yang dimohon mendapatkan kepastian dari PT Garam.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5