Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Miftah menjelaskan, bahwa secara internal permohonan tersebut telah dibuatkan pengajuan dan dilakukan kajian.

“Itu sudah kami urus, dan sudah kami buatkan juga pengajuannya, dan juga kami kaji juga, sudah. Ya, tinggal masih menunggu arahan dari manajemen,” katanya.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Secara administratif, menurut keterangan PT Garam, proses di tingkat internal sudah berjalan. Tetapi keputusan akhir masih menunggu arahan manajemen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan demikian, pemerintah desa yang membutuhkan lahan tidak berada pada posisi mengetahui kapan permohonan mereka akan mendapatkan kepastian.

Mengapa Harus Menunggu Begitu Lama?

Ketika ditanya mengenai sorotan publik terhadap lambannya respons tersebut, Miftah menegaskan bahwa PT Garam pada prinsipnya mendukung program KDMP.

“Betul. Kami sudah berupaya. Artinya, kami PT Garam sebenarnya sangat mendukung program ini,” klaimnya. Namun, dukungan tersebut tetap dibatasi oleh tata kelola perusahaan sebagai BUMN.

“Karena kami kan sebagai BUMN yang tentu juga berpatokan atau berpegangan kepada tata kelola perusahaan, ya tetap kami prinsipnya menunggu arahan dari manajemen untuk memproses atas lahannya,” ungkap Miftah.

Oleh karena itu, Miftah menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sendiri terkait penggunaan aset perusahaan yang saat ini dimohon oleh keempat pemerintah desa tersebut.

“Jadi kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ini adalah urusan BUMN yang taat akan tata pengelolaan, ya, tetap menunggu arahan dari manajemen,” ujarnya.

Penjelasan tersebut tentu dapat dipahami dari perspektif tata kelola aset BUMN. Tetapi dari perspektif pemerintah desa dan masyarakat, persoalannya menjadi berbeda. Berapa lama sebuah permohonan harus menunggu sebelum memperoleh jawaban yang pasti?.

Sebab, tata kelola bukan hanya soal kehati-hatian dalam mengambil keputusan, tetapi juga menyangkut kepastian proses dan kejelasan komunikasi kepada pihak yang mengajukan.

Empat Desa Sudah Mengajukan

Dalam bincang ekslusif bersama media ini, Miftah menyebut permohonan lahan tersebut berasal langsung dari pemerintah desa, bukan dari Kodim/0827 Sumenep.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya