Menolak Wacana Sumenep Kepulauan, GMNI Nyekar ke Makam Para Pahlawan

Menurut Fauzan, jika persoalan utamanya disparitas pembangunan, maka yang harus menjadi prioritas adalah kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kepulauan. Mulai dari infrastruktur jalan, transportasi laut, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga akses pelayanan publik.

Tujuh Abad Sumenep, Ketimpangan Belum Selesai

Selain itu, ia juga menyoroti paradoks pembangunan yang masih dirasakan masyarakat kepulauan. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, Sumenep dikenal sebagai wilayah yang memiliki hubungan erat antara daratan dan pulau-pulau.

Namun hingga kini, sambung Roni, persoalan akses dan pemerataan pembangunan masih menjadi keluhan primer bagi masyarakat kepulauan Sumenep itu sendiri.

“Sudah ratusan tahun Sumenep berdiri, tetapi sampai hari ini ketimpangan dan ketidakmerataan antara daratan dan kepulauan masih menjadi suara rakyat kepulauan yang paling nyaring dan belum selesai,” ujar Fauzan.

Ia mempertanyakan apakah perubahan nama kabupaten dapat menjadi jaminan bahwa persoalan tersebut akan segera teratasi. Sebab, menurut dia, masyarakat membutuhkan bukti pembangunan, bukan sekadar perubahan nomenklatur.

“Apakah rakyat akan percaya begitu saja bahwa dengan bergantinya nomenklatur, persoalan ketimpangan yang sudah terjadi selama berabad-abad otomatis selesai? Kami rasa tidak,” tegasnya.

Jalan Rusak hingga Transportasi Laut Harus Jadi Prioritas

Bagi GMNI Sumenep, jika pemerintah benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kepulauan, maka kebijakan yang dibuat seharusnya langsung menyentuh persoalan sehari-hari.

Penulis : Radiana Nurisa

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya