Menolak Wacana Sumenep Kepulauan, GMNI Nyekar ke Makam Para Pahlawan

Jalan rusak di wilayah kepulauan harus diperbaiki. Infrastruktur dasar harus dibenahi. Transportasi laut harus diperkuat. Pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses. Demikian pula pelayanan publik harus mampu menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Dengan demikian, ukuran keberpihakan pemerintah bukan terletak pada perubahan nama wilayah, melainkan pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat nama kabupaten berubah, tetapi nasib rakyat tetap sama,” tukas Fauzan.

Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari menghadapi jalan rusak, keterbatasan transportasi, sulitnya akses kesehatan, serta mahalnya biaya mobilitas antarpulau, perubahan nama tidak serta-merta mengubah kehidupan mereka.

Sumenep Tidak Hanya Butuh Nama Baru

Pada akhirnya, perdebatan mengenai nama Kabupaten Sumenep seharusnya tidak berhenti pada persoalan nomenklatur.

Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, tokoh sejarah, akademisi, organisasi kepemudaan, masyarakat kepulauan, serta elemen masyarakat sipil lainnya.

Perubahan nama daerah merupakan persoalan yang menyangkut identitas dan sejarah. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara transparan, berbasis kajian, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Penulis : Radiana Nurisa

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya