Merdeka di Tiang Bendera, Kapan di Perut Rakyat?

Dalam negara demokratis, kemerdekaan berjalan bersama hukum, tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Tetapi negara juga memiliki kewajiban memastikan hukum bekerja secara adil, pelayanan publik dapat diakses, kesempatan ekonomi terbuka dan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang.

Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan fasilitas untuk memperkaya diri. Penegakan hukum harus berlaku berdasarkan aturan dan bukti, bukan berdasarkan siapa yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Baca Juga :  Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Sumenep Terhadap LKPJ 2022 dan 3 Raperda

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu pula, pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka pertumbuhan atau proyek yang terlihat megah. Dan kebijakan publik harus membuka ruang bagi rakyat untuk didengar. Itulah salah satu makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

Madura Berhak Menentukan Masa Depannya

Madura bukan sekadar lumbung suara ketika pemilu. Madura bukan hanya pasar bagi kepentingan ekonomi. Madura juga bukan sekadar wilayah yang dikunjungi pejabat ketika musim kampanye. Madura adalah bagian penting dari Republik Indonesia.

Karena itu, masyarakat Madura memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, menyampaikan aspirasi dan menawarkan gagasan mengenai masa depan daerahnya.

Penulis : Fauzi AS

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya