Merdeka di Tiang Bendera, Kapan di Perut Rakyat?

- Editorial Team

Selasa, 18 Agustus 2026 - 09:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Bendera Merah Putih berkibar sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan juga perlu diukur dari sejauh mana rakyat menikmati keadilan, kesejahteraan, pekerjaan layak, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. ®okedaily.com [Foto: Mashudi Surahman]

Bendera Merah Putih berkibar sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan juga perlu diukur dari sejauh mana rakyat menikmati keadilan, kesejahteraan, pekerjaan layak, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. ®okedaily.com [Foto: Mashudi Surahman]

Wacana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura, misalnya, muncul sebagai salah satu gagasan untuk mendorong industrialisasi sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi di Madura. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan usulan tersebut masih dikaji pemerintah pusat.

Gagasan seperti ini penting dibicarakan secara terbuka. Bukan karena Madura membutuhkan perlakuan istimewa tanpa alasan, tetapi karena pembangunan harus mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga :  Pemerintahan Jangan Ugal-ugalan, Hibah APBD Harus Patuh Hukum!

Madura jangan hanya menjadi tempat produksi bahan mentah, sementara proses pengolahan dan nilai tambah ekonominya dinikmati daerah lain.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Petani jangan hanya menjadi produsen. Nelayan jangan hanya menjadi pemasok. Masyarakat pesisir jangan hanya menjadi penonton aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri.

Baca Juga :  Polres Sumenep Tindaklanjuti KRYD Pasca Operasi Ketupat Semeru 2022

Kemerdekaan ekonomi semestinya berarti rakyat memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai produksi dan distribusi.

Belajar dari Keberanian Daerah Menyuarakan Kepentingan

Dalam konteks inilah berbagai dinamika politik, sosial dan kebijakan di daerah lain, termasuk Aceh, layak menjadi bahan pembelajaran.

Namun, Madura tidak harus meniru Aceh. Sejarah, status kekhususan, dinamika politik, dan konteks sosial setiap daerah berbeda. Karena itu, membandingkan Madura dan Aceh secara mentah justru dapat menyesatkan.

Baca Juga :  Safari Kepulauan, Bupati Sumenep Enggan Menemui Mahasiswa dan Pemuda Raas?

Yang lebih penting untuk dipelajari adalah keberanian masyarakat daerah dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya melalui jalur demokratis dan konstitusional.

Facebook Comments Box

Penulis : Fauzi AS

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan
Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan
Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan
Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul
Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian
Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas
Pemkab Sumenep Klaim Mutasi Berbasis TPK, Kompetensi Idham Halil Masih Dipertanyakan
Dari Perdagangan ke RSUD, AWDI Sumenep Pertanyakan Kompetensi Idham Halil

Related News

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:26 WIB

Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Selasa, 29 September 2026 - 10:34 WIB

Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan

Selasa, 29 September 2026 - 10:26 WIB

Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul

Kamis, 24 September 2026 - 16:58 WIB

Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Selasa, 22 September 2026 - 12:57 WIB

Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas

Latest News

Pengamat Kebijakan Publik, Fauzi AS ingatkan pentingnya kedaulatan AI sebagai kedaulatan negara. ®okedaily.com [Foto: Dok. Pribadi]

Kopini

Jangan Biarkan Indonesia Dijajah Algoritma Asing

Kamis, 1 Okt 2026 - 16:38 WIB