Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas

Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi keputusan Pemkab Sumenep, melainkan untuk menguji konsistensi antara alasan penataan birokrasi, kebutuhan organisasi, dan efektivitas penempatan pejabat.

Sebab, mutasi bukan hanya persoalan administratif memindahkan nama dari satu kolom jabatan ke kolom jabatan lainnya. Di balik sebuah SK terdapat kebutuhan organisasi, proses adaptasi, koordinasi, target kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.

Bukan Mutasinya, tetapi Momentumnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pergeseran pejabat dalam birokrasi pemerintahan merupakan hal yang lazim. Bahkan Pemkab Sumenep, secara terbuka menyebut mutasi sebagai bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi.

Karena itu, persoalannya bukan apakah Rasadi boleh dimutasi atau tidak. Persoalan yang lebih menarik adalah mengapa penempatan baru itu dilakukan ketika masa pengabdiannya tinggal sekitar 44 hari?.

Seorang pejabat yang masuk ke lingkungan kerja baru membutuhkan proses penyesuaian. Mulai memahami karakter organisasi, membangun koordinasi, membaca persoalan internal, hingga menyelaraskan pekerjaan dengan target perangkat daerah.

Dalam konteks tersebut, publik tentu dapat mempertanyakan seberapa besar manfaat organisasi yang hendak dicapai dalam waktu pengabdian yang relatif singkat itu.

Apalagi, Wakil Bupati Sumenep sendiri meminta pejabat baru agar segera beradaptasi dan memberikan kontribusi konkret kepada pelayanan masyarakat.

M. Rakib: Jangan Berhenti pada Dalih Penyegaran

Pemerhati Birokrasi Kabupaten Sumenep, M. Rakib, turut menyoroti keputusan Bupati Sumenep tersebut dari perspektif efektivitas manajemen sumber daya aparatur.

Menurut Rakib, persoalannya bukan terletak pada kewenangan Bupati Sumenep melakukan mutasi, melainkan pada rasionalitas penempatan dan momentum kebijakan.

“Bagaimana mungkin pelayanan publik disebut optimal, jika seorang PNS yang tinggal menghitung hari menuju purna bakti dipindahkan ke instansi baru,” kritik Rakib.

Ia menilai, secara manajemen sumber daya manusia aparatur, penempatan ASN pada jabatan baru dengan sisa masa tugas sekitar 44 hari, perlu dijelaskan secara terbuka.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya