Klaim Berbasis TPK, Bupati Sumenep Mutasi Sekcam Bluto Menjelang Purna Tugas

- Editorial Team

Selasa, 22 September 2026 - 12:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Penataan tersebut turut menggeser posisi Sekcam Bluto dari Rasadi kepada Andy Ricky Kurniawan. ®okedaily.com [Foto: Istimewa]

Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Penataan tersebut turut menggeser posisi Sekcam Bluto dari Rasadi kepada Andy Ricky Kurniawan. ®okedaily.com [Foto: Istimewa]

Sebab, pejabat yang bersangkutan tetap membutuhkan proses adaptasi terhadap lingkungan kerja baru, koordinasi dengan atasan dan bawahan, serta penyesuaian terhadap tugas dan target organisasi.

“Kalau memang berbasis TPK, publik tentu berhak mengetahui apa pertimbangan objektifnya. Apakah kebutuhan organisasi memang mengharuskan posisi Sekcam Bluto segera diganti, atau ada pertimbangan lain,” ujarnya.

Menurut dia, transparansi atas pertimbangan tersebut penting agar kebijakan mutasi tidak berhenti pada istilah penyegaran organisasi, tetapi dapat diuji berdasarkan kebutuhan birokrasi yang konkret.

Ruang Publik Mempertanyakan Efektivitas

Selain itu, Rakib juga menyoroti konsekuensi administratif dari pergantian tersebut. Dengan ditetapkannya Andy Ricky Kurniawan sebagai Sekcam Bluto, terjadi proses perpindahan sekaligus pergantian pejabat pada posisi strategis di tingkat kecamatan.

Secara organisasi, pergantian itu tentu membutuhkan proses serah terima dan penyesuaian administrasi. Sementara Rasadi, berdasarkan informasi yang dihimpun OkeDaily, hanya memiliki waktu sekitar 44 hari sebelum memasuki masa purna tugas.

Baca Juga :  Gonta-ganti Kapolres, Tambang Galian C Ilegal di Sumenep Tak Kunjung Tuntas

Di sinilah muncul ruang evaluasi. Apakah manfaat organisasi dari mutasi tersebut lebih besar dibandingkan beban administratif dan waktu adaptasi yang harus dilalui?.

Pertanyaan itu penting, karena Pemkab Sumenep sendiri menempatkan efektivitas pelayanan publik sebagai salah satu alasan utama penataan jabatan.

Bahkan Rakib, menyebut pola yang demikian berpotensi dibaca publik sebagai “parkir sementara” bagi pejabat yang mendekati masa pensiun.

“Kalau memang tujuannya hanya mengosongkan kursi untuk pejabat baru, Bupati harus bisa menjelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik kemudian membaca kebijakan ini sebagai sekadar pergantian posisi,” tegasnya.

Baca Juga :  Pajak Reklame Diduga Bocor, BPPKAD Sumenep Berikan Klarifikasi

Pemkab Sumenep Diminta Buka Pertimbangan TPK

Dari sisi Pemkab Sumenep, Wabup Imam Hasyim telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan kecamatan dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan optimal.

Pemkab Sumenep juga menyatakan seluruh posisi camat dan sekcam kini telah terisi. Artinya, argumentasi pemerintah daerah berada pada kerangka kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Facebook Comments Box

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan
Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah
Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi
Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan
Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan
Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan
Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul
Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Related News

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:26 WIB

Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:26 WIB

Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Selasa, 29 September 2026 - 14:48 WIB

Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Latest News

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB